TARAKAN – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusan tinggi dalam mengakselerasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Utara (Kaltara). Hingga pertengahan Februari 2026, proses inventarisasi lahan terus dikebut guna mengejar target operasional seluruh unit di tahun ini.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Farida Farichah, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan proyek strategis nasional yang mengedepankan akuntabilitas dan legalitas hukum sejak dini.
Pemerintah memberikan rambu-ramu ketat sebelum anggaran dikucurkan. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh pengurus koperasi meliputi kelengkapan administrasi standar dan kepastian status lahan.
| Kriteria Persyaratan | Detail Teknis |
|---|---|
| Administrasi Umum | Struktur pengurus lengkap, NIB, NPWP, dan rekening resmi koperasi. |
| Status Lahan | Wajib Lahan Negara (Hibah warga, aset desa, aset BUMN, atau aset Pemda). |
| Standar Lahan | Diutamakan lahan ideal; lahan di bawah standar akan dikaji ulang. |
| Alokasi Anggaran | Estimasi Rp3 Miliar per unit (bangunan dan perlengkapan). |
Dari total rencana 411 lokasi yang dipetakan di seluruh wilayah Kalimantan Utara, progres pendataan fisik di lapangan menunjukkan angka yang signifikan:
160+ Lahan: Telah selesai diinventarisasi secara teknis.
400 Lokasi: Data dokumen telah terkumpul dan kini memasuki tahap verifikasi akhir.
Tarakan: Saat ini 2 unit sudah masuk tahap konstruksi, sementara 5 unit lainnya sedang dalam proses pengusulan verifikasi.
“Bangunan dengan anggaran negara tidak bisa dibangun di atas tanah yang bukan milik negara. Statusnya harus jelas: bisa hibah, aset BUMN, desa, atau pemerintah daerah. Ini demi menghindari persoalan hukum di masa depan,” tegas Farida Farichah, Minggu (15/2/2026).
Wamenkop mengungkapkan bahwa kesuksesan Koperasi Merah Putih merupakan hasil gotong royong lintas sektor. Terdapat 18 kementerian dan lembaga yang terlibat aktif untuk memastikan program ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pendekatan bertahap ini diambil agar pembangunan fisik berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia (pengurus), sehingga saat gedung selesai dibangun, aktivitas ekonomi koperasi bisa langsung berdenyut.