TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berbuah manis. Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, berhasil mengamankan kuota sebanyak 2.000 unit rumah subsidi bagi warga di wilayahnya. Kepastian ini didapat usai pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Pencapaian ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, kuota hunian subsidi untuk Kaltara hanya tercatat sebanyak 596 unit. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan kesenjangan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera teratasi.
“Kami sudah menganggarkan penyediaan perumahan melalui APBD Kaltara. Namun dengan dukungan kementerian, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi lebih maksimal,” ungkap Zainal A. Paliwang di Tanjung Selor, Rabu (25/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Helmi, serta Kepala Badan Penghubung Kaltara, Teddy Kusuma. Selain membahas kuota rumah baru, Gubernur Zainal juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan area pemukiman kumuh guna meningkatkan standar hidup warga di Bumi Benuanta.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyambut baik inisiatif tersebut dan memaparkan sejumlah skema yang dapat diakses, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembiayaan rumah subsidi, hingga pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Program ini merupakan bagian dari misi nasional pembangunan tiga juta rumah per tahun yang menyasar petani, nelayan, buruh, hingga guru.
Meski demikian, Maruarar memberikan catatan khusus agar Pemprov Kaltara segera menyajikan basis data calon penerima yang valid agar program tersebut tepat sasaran dan tidak mengalami kendala administratif.
“Saya harap data yang diberikan benar dan lengkap supaya masyarakat Kaltara bisa merasakan langsung manfaat program ini. Di sini juga hadir mitra seperti BP Tapera dan FLPP yang siap mendukung,” tegas Maruarar Sirait.
Melalui sinergi antara APBD dan dukungan pemerintah pusat, proyek ribuan rumah subsidi ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat Kalimantan Utara di masa depan.