TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan integrasi layanan publik yang ramah disabilitas dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Langkah ini diperkuat melalui sinergi berkelanjutan dengan Pemerintah Australia dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Sejumlah terobosan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga di Bumi Benuanta. Salah satunya adalah layanan pajak ramah disabilitas melalui program SADAR BENUANTA serta Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Inovasi ini dirancang untuk mempermudah aksesibilitas warga yang selama ini sulit menjangkau layanan administratif konvensional.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, menjelaskan bahwa dukungan Australia melalui Program SKALA dan INOVASI telah memicu lahirnya berbagai pembaruan di daerah. Menurutnya, kolaborasi ini tidak sekadar bantuan teknis, tetapi juga mengubah pola pikir birokrasi dalam melayani masyarakat.
“Program ini membantu mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Bertius saat mendampingi kunjungan delegasi Australia di Tanjung Selor, Rabu (6/5).
Di sektor pendidikan, implementasi Program INOVASI telah mendorong metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan kualitas pengajaran yang setara.
Untuk melihat efektivitas program secara langsung, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, melakukan peninjauan ke dua lokasi strategis. Delegasi mengunjungi SD Negeri 015 Tanjung Selor dan Kantor Bersama Samsat Bulungan.
Peninjauan ini bertujuan memastikan bahwa instrumen kebijakan yang telah disusun di tingkat provinsi benar-benar terimplementasi hingga ke unit layanan terkecil. Di Samsat Bulungan, delegasi melihat bagaimana fasilitas publik kini mulai bertransformasi menjadi lebih responsif terhadap kelompok rentan.
Gita Kamath memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemprov Kaltara. Ia menilai keseriusan pemerintah daerah dalam mengadopsi prinsip inklusivitas merupakan kunci pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami melihat keseriusan dalam menghadirkan layanan publik yang responsif dan berpihak pada semua kelompok masyarakat,” kata Gita.
Selain fokus pada penguatan birokrasi, kunjungan diplomatik ini juga menyentuh aspek historis. Delegasi dijadwalkan meninjau Monumen Australia di Tarakan sebagai pengingat kedekatan sejarah antara kedua negara yang telah terjalin sejak lama.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa kemitraan global ini merupakan bagian dari visi besar Kaltara untuk berdaya saing global. Sebagai simbol persahabatan, Gubernur menyerahkan cendera mata khas Kaltara kepada delegasi Australia di akhir pertemuan.
Melalui penguatan forum dialog seperti Forum Mentari, Pemprov Kaltara optimistis partisipasi publik dalam pembangunan akan terus meningkat. Kerja sama ini diharapkan menjadi cetak biru bagi daerah lain dalam membangun layanan publik yang tidak meninggalkan satu orang pun di belakang.