TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membuka dialog terbuka dengan pelaku usaha pertambangan dan angkutan material guna menemukan solusi bersama. Suasana tersebut terlihat saat sejumlah sopir truk dari Bulungan menyampaikan harapan terkait kelancaran operasional usaha galian C di halaman kantor gubernur.
Para sopir menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penyelesaian dokumen administrasi dan legalitas usaha yang selama ini terhambat. Mereka mengharapkan proses yang lebih jelas dan kepastian waktu agar bisnis angkutan material dapat berjalan tanpa ketidakpastian hukum.
Zainal merespons dengan menyatakan Pemprov Kaltara pada prinsipnya mendukung kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan. "Kami terus membangun komunikasi agar persoalan ini dapat diselesaikan bersama," kata Zainal dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka.
Gubernur menegaskan bahwa penyelesaian dokumen perizinan menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian usaha sekaligus menjaga tata kelola kegiatan pertambangan agar lebih tertib dan berkelanjutan. Pemprov Kaltara memberikan waktu hingga Desember 2026 untuk optimalisasi penyelesaian administrasi dan legalitas oleh para pelaku usaha bersama dinas terkait.
Pemprov Kaltara sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak guna mendukung proses penyelesaian administrasi secara bertahap. Dialog langsung dengan sopir truk merupakan kelanjutan dari upaya membangun ruang komunikasi yang terbuka bagi semua stakeholder ekonomi.
Setelah penyampaian aspirasi dan dialog berlangsung, para peserta meninggalkan lokasi dengan tertib dan kondusif. Melalui komunikasi yang terus terjalin, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan baik seiring proses penyelesaian administrasi yang dilakukan pemerintah daerah dan para pelaku usaha.