TARAKAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara mencatat pertumbuhan signifikan sistem pembayaran digital. Hingga akhir 2025, jumlah pengguna QRIS di provinsi ini mencapai 131.000 orang, naik 8,1 persen dari tahun sebelumnya.
Kepala KPwBI Kaltara Hasiando Ginsar Manik mengatakan angka itu baru sekitar 25 persen dari total penduduk usia produktif yang mencapai 392.000 jiwa. "Artinya tingkat penetrasi kita baru sekitar 25 persen," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/26).
Menurut Hasiando, masih rendahnya penetrasi justru menunjukkan potensi perluasan pasar digital di Kaltara masih sangat besar. Bank Indonesia akan fokus menyasar wilayah dengan populasi produktif tinggi untuk memperkenalkan transaksi non-tunai.
"Bisa untuk berbelanja, pembelian tiket speedboat, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan agar dari waktu ke waktu semakin banyak orang menggunakan pembayaran non-tunai," tegasnya.
Hasiando menekankan bahwa dorongan terhadap transaksi digital bukan berarti menghapus uang tunai. "Tunai tetap ada, mendorong non-tunai bukan berarti melarang tunai, melainkan menyediakan alternatif yang lebih praktis," jelasnya.
Dari sisi penyedia layanan, jumlah merchant QRIS di Kaltara mencapai 112.000 pada 2025, naik 18 persen secara tahunan. Kota Tarakan menjadi wilayah dengan sebaran dan kepadatan merchant tertinggi di provinsi ini.
Lonjakan paling mencolok terjadi pada nominal transaksi. Sepanjang 2025, nilai transaksi QRIS menembus Rp2,4 triliun, tumbuh 266 persen. Frekuensi penggunaan juga melonjak empat kali lipat hingga 21,5 juta transaksi.
Bank Indonesia Kaltara berharap data hingga April 2026 menunjukkan konsistensi kenaikan yang sama. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dinilai krusial untuk memperkuat ekosistem digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif.