NUNUKAN — Kegiatan yang dilakukan petugas Bapenda Kaltara di wilayah Nunukan baru-baru ini sempat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan warga. Banyak yang mengira petugas tengah melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang menunggak pajak.
Padahal, menurut Kepala UPTD Bapenda Kaltara Wilayah Nunukan, Samsul, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan yang disebut Operasi Tempel-Tempel (OTT). Program ini tidak bersifat represif, melainkan sebagai pengingat bagi pemilik kendaraan.
Operasi Tempel-Tempel adalah metode di mana petugas menempelkan stiker atau surat pemberitahuan pada kendaraan yang diduga sudah memasuki masa jatuh tempo pembayaran pajak atau daftar ulang STNK. Petugas mengidentifikasi kendaraan tersebut melalui informasi bulan dan tahun yang tertera di pelat nomor.
"Itu namanya kegiatan pelayanan OTT, Operasi Tempel-Tempel. Tujuannya mengingatkan masyarakat atau wajib pajak, apabila kendaraan mereka sudah jatuh tempo pajak, atau sudah waktunya daftar ulang STNK," kata Samsul, Senin (20/7/2026).
Ia menambahkan, stiker yang ditempelkan berfungsi sebagai alarm visual agar pemilik segera memeriksa masa berlaku STNK kendaraannya. "Dengan melihat stiker itu, masyarakat akan mengecek STNK-nya. Dari situ mereka tahu apakah pajaknya sudah jatuh tempo, atau sudah waktunya daftar ulang lima tahunan," jelas dia.
Menurut Samsul, ada dua jenis kewajiban administrasi yang menjadi fokus Samsat dalam operasi ini. Pertama, pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap tahun. Kedua, pendaftaran ulang atau perpanjangan STNK yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Pada akhirnya, hal itu juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara.
Selain Operasi Tempel-Tempel, Samsat Nunukan menyediakan sejumlah layanan lain untuk memudahkan warga mengurus pajak kendaraan. Beberapa di antaranya adalah payment point, pelayanan door to door, Samsat Delivery, notifikasi pajak melalui WhatsApp dan SMS, pemeriksaan kendaraan, serta layanan Samsat Keliling.
Dengan berbagai opsi tersebut, Bapenda Kaltara berharap masyarakat tidak lagi kesulitan memenuhi kewajiban administrasi kendaraan. Kehadiran layanan ini juga diharapkan mampu menekan angka keterlambatan pembayaran pajak di wilayah Nunukan dan sekitarnya.