KALIMANTAN UTARA — Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menegaskan narasi yang berkembang di media sosial mengenai keterkaitan prajuritnya dengan GRIB Jaya adalah keliru. Foto yang memperlihatkan tenda prajurit berdekatan dengan plang bertuliskan "dalam pengawasan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya" dinilai menyesatkan publik karena sudut pengambilan gambar.
"Perlu kami klarifikasi bahwa keberadaan prajurit tersebut tidak terkait dengan GRIB Jaya," kata Donny saat dikonfirmasi, Minggu (6/9/2026).
Polemik bermula dari unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan dua tenda prajurit TNI berserta sejumlah personel berseragam dinas di sebuah lahan kosong. Dalam foto yang sama, tampak papan nama GRIB Jaya yang memicu spekulasi bahwa militer tengah menguasai aset ormas tersebut.
Menurut Donny, prajurit yang terlihat dalam foto tersebut sedang bertugas di atas tanah milik Kementerian Pertahanan RI, yang secara spesifik berada di bawah kewenangan Komando Daerah Militer Jayakarta. Tugas yang diemban adalah pengamanan dan penguasaan aset negara.
Papan nama GRIB Jaya yang terekam dalam foto berada di bidang lahan berbeda. Lokasinya bersebelahan langsung dengan tanah milik Kementerian Pertahanan, sehingga menciptakan ilusi optik yang salah.
"Sudut pengambilan gambar dari arah tertentu menyebabkan papan tersebut terlihat seolah-olah berada dalam satu bidang dengan keberadaan prajurit," jelas Donny. "Kondisi tersebut tidak menggambarkan posisi lahan yang sebenarnya."
TNI AD menyadari bahwa informasi yang tidak utuh berpotensi melahirkan persepsi yang merugikan institusi. Donny menekankan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan konten yang mengandung narasi sensitif terkait hubungan sipil-militer.
"Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat dan rekan-rekan media, sehingga informasi yang berkembang tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari kondisi sebenarnya di lapangan," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengurus DPP GRIB Jaya mengenai status kepemilikan lahan yang terpasang plang pengawasan tersebut. Sengketa aset tanah di kawasan Jakarta Pusat kerap menjadi perhatian publik karena nilai ekonomisnya yang tinggi.
Sebelumnya, polemik serupa pernah terjadi di sejumlah wilayah ketika lahan yang diklaim pihak ketiga ternyata berstatus aset negara. Kejelasan status tanah menjadi penting untuk mencegah konflik horizontal di lapangan.