KALIMANTAN UTARA — Pembatasan kendaraan pribadi dengan skema ganjil genap di Jakarta sudah berjalan sekitar satu dekade sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada 2016. Pengamat transportasi menilai aturan tersebut kini mengalami kejenuhan kebijakan karena banyak pemilik kendaraan mengakali aturan dengan membeli mobil kedua hingga memalsukan pelat nomor. Evaluasi mendalam tengah dibahas Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai penerapan ganjil genap di Jakarta berada di persimpangan jalan. Evaluasi yang dibahas Pramono Anung bersama Dishub DKI Jakarta mencerminkan dinamika tersebut.
"Kebijakan Ganjil-Genap (Gage) di Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade (sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016) memang berada di persimpangan jalan," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Djoko menyebut aturan ganjil genap sudah menjadi kejenuhan kebijakan atau policy fatigue. Pembatasan yang berlangsung terlalu lama tanpa disinsentif finansial kuat mendorong masyarakat mencari cara menghindari aturan.
Pola adaptasi paling mencolok adalah pembelian mobil lebih dari satu. Masyarakat kelas menengah-atas tidak beralih ke transportasi umum, melainkan membeli mobil kedua atau mobil bekas murah khusus agar memiliki sepasang pelat ganjil dan genap.
"Hal ini justru menambah populasi kendaraan di Jakarta," ujarnya.
Selain membeli mobil kedua, sebagian pengendara nekat menggunakan pelat nomor palsu atau ganda. Djoko menyebut praktik ini sebagai pelanggaran hukum yang makin marak.
"Pengendara sengaja mengganti pelat kendaraan dengan pelat palsu demi mengelabui petugas atau kamera ETLE," kata Djoko.
Ada pula yang menggeser waktu perjalanan. Pengendara memilih berangkat jauh lebih awal sebelum jam ganjil genap dimulai, yakni sebelum pukul 06.00 WIB, atau pulang setelah jam ganjil genap berakhir, setelah pukul 21.00 WIB.
"Menyebabkan durasi kemacetan Jakarta secara keseluruhan makin memanjang," ujarnya.
Djoko mempertanyakan arah kebijakan Jakarta ke depan. Pilihan yang tersedia adalah terus mempertahankan skema transisi yang kian jenuh, atau berani melangkah ke solusi yang lebih fundamental.
Evaluasi yang sedang berjalan akan menentukan apakah ganjil genap tetap dipertahankan dengan penyesuaian, atau digantikan kebijakan lain yang lebih menyasar akar masalah kemacetan.