Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menggelar Ekspedisi Rupiah Perbatasan pada 28–30 September 2026 di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menyasar wilayah 3T (terluar, terdepan, dan terpencil) untuk memperluas akses layanan kas sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap Rupiah. Bank Indonesia juga menggandeng Pemkab Nunukan, BOTASUPAL Kaltara, dan Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia dalam pelaksanaannya.
NUNUKAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan penukaran uang Rupiah bagi warga di dua kecamatan perbatasan, Sebuku dan Tulin Onsoi, selama tiga hari pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Perbatasan. Layanan kas tersebut menjadi penting karena keterbatasan akses masyarakat perbatasan terhadap layanan keuangan dan perbankan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, menyatakan bahwa keberhasilan menjaga kedaulatan Rupiah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
"Sinergi yang kuat akan menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan sistem pembayaran nasional," tambahnya.
Agus menegaskan Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Melalui ekspedisi ini, Bank Indonesia memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar.
Ekspedisi juga menyasar peningkatan pemahaman mengenai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, serta kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. Wilayah perbatasan disebut sebagai beranda terdepan Indonesia.
"Serta kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. Kami berharap sinergi yang terjalin bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, BOTASUPAL, dan Satgas Pamtas dapat semakin memperkuat kedaulatan Rupiah dan mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar Agus Taufik.
Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) Kalimantan Utara, yang terdiri dari Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA) dan Kejaksaan, turut memberikan edukasi mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah. Materi lain mencakup aspek hukum tindak pidana uang palsu dan peran masyarakat dalam mencegah serta melaporkan indikasi peredaran uang palsu.
ERP 2026 menjadi momentum sinergi perdana bersama unsur Forum Sinergi BOTASUPAL Kalimantan Utara dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat perbatasan. BINDA dan Kejaksaan menyampaikan konsekuensi hukum yang melekat pada tindak pidana pemalsuan uang.
Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga wilayah perbatasan sekaligus mendukung penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Bank Indonesia menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, PKK, pengusaha sawit, serta siswa SMK Negeri 1 Desa Sanur. Materi yang disampaikan meliputi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, Akseptasi QRIS, Pelindungan Konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), dan Kebanksentralan.
Layanan penukaran uang yang disediakan memastikan ketersediaan uang layak edar (ULE) berkualitas sesuai prinsip clean money policy. Warga perbatasan dapat memperoleh dan menukarkan uang Rupiah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan keuangan.
Melalui pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Perbatasan 2026, Bank Indonesia berharap dapat memperkuat kedaulatan Rupiah, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.