Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang meninjau Krayan, Kabupaten Nunukan, untuk memastikan kebutuhan konektivitas kawasan perbatasan masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029. Peninjauan menyusul rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian di Malinau yang membahas percepatan pembangunan jalan perbatasan. Kebutuhan anggaran penuntasan proyek itu diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun.
TANJUNG SELOR — Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyatakan peninjauan ke Krayan dilakukan untuk melihat langsung kondisi jalan dan akses perbatasan yang menjadi bagian dari rencana pembangunan. Data dan kondisi lapangan akan menjadi bahan penyusunan rencana induk agar pembangunan diarahkan sesuai kebutuhan dan prioritas.
Dalam kunjungan itu, Zainal didampingi Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum Moch. Iqbal Tamher, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI Mayjen TNI Edi Nurhabad.
Sejumlah ruas masuk daftar prioritas penanganan. Zainal menyebut Jalan Lingkar Krayan, jalur Malinau–Binuang–Krayan, akses Malinau menuju perbatasan Kalimantan Timur, jalur Malinau menuju Krayan, serta pembangunan dan perbaikan jembatan penghubung di sepanjang kawasan perbatasan.
"Sejumlah jalur dan akses vital yang menjadi perhatian kita, di antaranya Jalan Lingkar Krayan, jalur Malinau–Binuang–Krayan, akses Malinau menuju perbatasan Kalimantan Timur, jalur Malinau menuju Krayan, serta pembangunan dan perbaikan jembatan penghubung di sepanjang kawasan perbatasan Kaltara," kata Zainal di Tanjung Selor.
Keterbatasan akses darat membuat sejumlah wilayah di Kaltara masih bergantung pada pasokan logistik lewat jalur udara dan sungai. Kondisi itu berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang diterima warga perbatasan.
"Penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan perbatasan sangat penting karena selama ini sejumlah wilayah kita masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai," ujar Zainal.
Konektivitas darat yang lebih baik dinilai akan memperlancar distribusi barang, membuka akses antarkawasan, serta mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah perbatasan.
Dalam rakor bersama Mendagri, kebutuhan anggaran penuntasan pembangunan jalan perbatasan Kaltara diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun untuk periode 2027–2029. Dana itu akan diarahkan untuk pembangunan dan penanganan sejumlah ruas prioritas di wilayah perbatasan.
"Pemprov Kaltara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk memastikan kebutuhan di lapangan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan," kata Zainal.
Pemprov Kaltara menyatakan optimistis pembangunan jalan dan jembatan perbatasan dapat dipercepat melalui peninjauan langsung dan penguatan koordinasi lintas sektor.
"Konektivitas yang semakin baik, kita harapkan dapat membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kaltara," ujarnya.