Komite Sekolah di Tarakan Terjebak Dilema Biayai Kegiatan Siswa di Luar Dana BOS

Penulis: Fiqri Ramadhan  •  Minggu, 22 November 2026 | 05:16:01 WIB
Dana BOS di Tarakan dinilai belum mengakomodasi seluruh kebutuhan kegiatan siswa.

TARAKAN — Dana BOS yang telah disalurkan ke setiap sekolah di Tarakan dinilai belum menjawab seluruh kebutuhan kegiatan siswa. Persoalannya bukan pada besaran anggaran, melainkan ketiadaan nomenklatur atau pos pembiayaan untuk sejumlah aktivitas yang diminta orang tua dan siswa.

Simon Patino mengungkapkan hal itu usai rapat yang membahas anggaran pendidikan. Ia menyebut komite sekolah berada di antara dua tuntutan yang saling bertolak belakang.

"Di satu sisi melanggar aturan, satu sisi orang tua menuntut untuk kegiatan itu dilakukan. Jadi kita berharap tadi ada solusi," ujarnya, Jumat (20/11).

Kegiatan yang Tak Punya Pos Pembiayaan di Dana BOS

Menurut Simon, sejumlah kegiatan rutin sekolah selama ini mengandalkan dukungan komite karena tidak masuk dalam penggunaan dana BOS. Kegiatan itu antara lain perpisahan, peringatan hari nasional, dan O2SN.

"Sumbangan yang dilakukan oleh setiap komite di sekolah. Hal-hal itu sering dilakukan di saat acara perpisahan, kegiatan nasional, O2SN, dan lain-lain yang semuanya tidak diakomodir oleh dana BOS," katanya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan alasan bagi sekolah maupun komite untuk mengabaikan aturan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan mekanisme bantuan yang diperbolehkan.

"Tetap kita dituntut untuk mengikuti aturan yang ada. Sesuai aturan yang ada. Bisa membedakan sumbangan mana, pungutan yang mana," ungkapnya.

Bendahara Sekolah Ragu Mengeluarkan Anggaran

Ketiadaan pos pembiayaan membuat bendahara sekolah berhati-hati dalam mencairkan anggaran. Penggunaan dana yang dianggap sesuai oleh sekolah belum tentu ditafsirkan sama saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

"Sehingga teman-teman bendahara di sekolah itu ragu untuk mengeluarkan. Jangan sampai nanti saat mengeluarkan, persepsinya benar tapi APH mengatakan itu salah. Nah, ini suatu dilema," tuturnya.

Simon mencontohkan kebutuhan siswa yang lolos ke O2SN tingkat provinsi. Setelah menang di tingkat kota, siswa harus berangkat ke tingkat berikutnya, tetapi biaya tiket, hotel, dan pendamping tidak didukung dana BOS.

"Kan di situ juga harus membawa pendamping. Pendamping harus ada. Tapi itu tidak bisa diakomodir sama dana BOS," lanjutnya.

Kepala Sekolah Diminta Cari Bantuan, Komite Kembali Undang Orang Tua

Dalam situasi itu, kepala sekolah kadang meminta komite menutup kekurangan biaya. Komite tidak mungkin menanggung pembiayaan secara pribadi, sehingga orang tua kembali dilibatkan untuk membicarakan kemungkinan donasi.

"Nah makanya di situlah kepala sekolah kadang minta kita sebagai komite untuk melakukan bantuan. Nah, bantuan tidak mungkin dilakukan perorangan. Maksudnya satu orang ketua komite atau anggota. Pasti kita mengundang orang tua lagi. Minta donasi," katanya.

Simon berharap persoalan tersebut dicarikan jalan keluar melalui kejelasan mekanisme pembiayaan kegiatan siswa. Sekolah dan komite membutuhkan pedoman agar tidak ragu menggunakan anggaran maupun menghimpun bantuan.

"Persoalan ini menjadi mata rantai yang perlu dicarikan jalan keluar. Karena, kebutuhan kegiatan siswa tetap harus dipenuhi, sementara sekolah dan komite juga dituntut tidak melanggar," pungkasnya.

Reporter: Fiqri Ramadhan
Sumber: headlineku.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top