TANJUNG SELOR — Kebutuhan dana sebesar Rp 5 triliun untuk menuntaskan ruas jalan Malinau-Krayan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah pusat dan daerah. Angka itu diungkapkan oleh BPJN Kaltara sebagai gambaran masih panjangnya proses pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Jalan Malinau-Krayan bukan sekadar proyek aspal biasa. Ruas ini menghubungkan ibu kota Kabupaten Malinau dengan Kecamatan Krayan, sebuah kawasan yang dikenal sebagai sentra produksi beras adan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Konektivitas yang memadai akan memangkas waktu tempuh dan biaya logistik warga selama ini.
BPJN Kaltara belum merinci secara pasti total panjang ruas yang masih dalam tahap pengerjaan. Namun, kebutuhan dana jumbo itu mengindikasikan masih ada puluhan kilometer jalan yang belum memenuhi standar. Sebagian besar medan di wilayah ini berbukit dan berada di tengah hutan, membuat biaya konstruksi jauh lebih mahal dibandingkan jalan di dataran rendah.
Kondisi geografis menjadi faktor utama. Jalan Malinau-Krayan melintasi kawasan perbukitan dan hutan lindung dengan struktur tanah yang labil. Material bangunan seperti batu dan aspal harus didatangkan dari jauh, bahkan dari luar pulau. Belum lagi tantangan cuaca ekstrem yang kerap memicu longsor dan memperlambat proses pengerjaan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi pendanaan. Proyek ini prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar perwakilan BPJN Kaltara dalam pernyataan resminya.
Selama ini, warga Krayan harus menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalan rusak dan berlumpur untuk mencapai Malinau. Biaya transportasi barang melambung tinggi, termasuk untuk kebutuhan pokok dan hasil panen beras adan. Jika jalan tuntas, harga sembako bisa lebih murah dan petani bisa menjual beras ke luar daerah dengan harga lebih kompetitif.
Warga setempat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada anggaran, tetapi juga percepatan pelaksanaan di lapangan. Pasalnya, setiap musim hujan, ruas jalan yang sudah dibangun kerap rusak kembali sebelum seluruh proyek rampung.
BPJN Kaltara belum menetapkan target waktu yang pasti. Semua tergantung pada ketersediaan anggaran dari APBN dan mekanisme lelang yang harus dilalui. Dengan kebutuhan Rp 5 triliun, kemungkinan penyelesaian akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah daerah juga diharapkan turut mendorong agar alokasi dana masuk dalam prioritas nasional.