BULUNGAN — Pemprov Kaltara memandang kehadiran SMA Unggul Garuda sebagai momentum untuk menggerakkan sektor riil di Bumi Benuanta. Sekprov Denny Harianto menyampaikan hal itu saat menerima audiensi perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama jajaran pengelola sekolah di ruang kerjanya, Jumat (10/7).
Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Denny secara spesifik meminta agar rekrutmen tenaga non-pendidik seperti petugas kebersihan, satuan pengamanan (security), hingga layanan laundry dikelola oleh masyarakat lokal.
"Saya sudah sampaikan langsung kepada Bu Euline, untuk tenaga kerja seperti petugas kebersihan, sekuriti hingga layanan laundry, semuanya harus memberdayakan masyarakat lokal. Kami ingin masyarakat Kaltara ikut merasakan manfaat dari kehadiran sekolah ini," tegas Denny.
Menurut Denny, konsep sekolah berasrama (boarding school) yang diterapkan SMA Unggul Garuda akan menciptakan siklus ekonomi baru setiap tahunnya. Puncak aktivitas ekonomi diprediksi terjadi saat masa penerimaan peserta didik baru dan wisuda, yang bakal mendatangkan kunjungan orang tua siswa dalam jumlah besar.
Kondisi itu diperkirakan akan mendongkrak permintaan terhadap penginapan, transportasi, kuliner, serta produk dan jasa lokal di sekitar kawasan sekolah. Pemprov Kaltara pun berencana menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku UMKM agar mampu menangkap peluang tersebut.
Pemprov akan mendorong keterlibatan BUMD untuk menyediakan guest house dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, akan disiapkan pula ruang promosi khusus bagi produk-produk lokal agar bisa menjangkau pengunjung yang datang ke lingkungan sekolah.
"Ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik dan akan memberikan dampak ekonomi nyata bagi Kalimantan Utara. Ke depan akan kita diskusikan lebih lanjut, termasuk keterlibatan BUMD. Yang terpenting, kehadiran SMA Unggul Garuda harus membawa manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Denny.
Pemprov Kaltara berharap kehadiran SMA Unggul Garuda tidak hanya berhenti sebagai institusi pendidikan. Efek berganda (multiplier effect) yang ditargetkan mencakup pertumbuhan UMKM, perluasan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan sekolah.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan berdampak langsung pada kesejahteraan warga lokal, bukan hanya menghadirkan gedung baru tanpa manfaat ekonomi yang terasa. (dkisp)