BULUNGAN — Ambisi menjadikan Kalimantan Utara pusat industri hijau nasional kembali dipertanyakan. Temuan terbaru dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengungkap dampak nyata di lapangan. Laporan ini dirilis oleh NUGAL Institute for Social and Ecological Studies, Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL), Trend Asia, dan Gerakan #BersihkanIndonesia.
Mereka menyoroti operasional PLTU captive milik PT Kaltara Power Indonesia (KPI) di kawasan KIPI Bulungan. PLTU ini merupakan anak usaha grup ADARO/AlamTri Resources dan masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Para peneliti menilai proyek ini tidak hanya mengubah lanskap pesisir, tetapi juga menekan ruang hidup masyarakat di Tanah Kuning dan Mangkupadi.
Salah satu temuan paling mencolok adalah kondisi nelayan di pesisir Bulungan. Data dalam laporan menunjukkan penurunan drastis hasil tangkapan dalam beberapa tahun terakhir.
"Tangkapan ikan teri yang sebelumnya bisa mencapai 200 hingga 300 kilogram per malam kini hanya berkisar sekitar 10 kilogram," kata Seny Ahmad dari NUGAL Institute dalam keterangan tertulis. Sementara itu, hasil tangkapan kepiting rajungan turun dari 20 hingga 40 kilogram per hari menjadi sekitar 10 kilogram.
Nelayan menghadapi tekanan ganda: hasil tangkapan menurun sementara harga kebutuhan pokok meningkat. Seny menambahkan bahwa kondisi ini membuat sebagian nelayan mulai mempertimbangkan meninggalkan profesinya. Penghasilan tidak lagi sebanding dengan biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Laporan tersebut juga menyoroti potensi dampak kesehatan akibat aktivitas industri dan operasional PLTU batu bara captive. Masyarakat berpotensi terpapar polutan udara seperti PM2.5, nitrogen dioksida (NO2), dan sulfur dioksida (SO2) secara terus-menerus.
Di sektor lingkungan, aktivitas industri dan lalu lintas kapal menekan ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang menghadapi ancaman yang dapat mengganggu jalur migrasi berbagai spesies laut serta mengurangi keanekaragaman hayati.
"Kehadiran PLTU batu bara captive yang dibangun justru memperburuk keselamatan manusia dan alam. Ini merupakan bentuk baru mempertahankan ketergantungan pada energi fosil dengan manipulasi bahasa yang lebih dapat diterima," ujar Zakki Amali dari Trend Asia.
Para peneliti juga menelusuri jejaring aktor korporasi dan sejumlah figur yang disebut memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik. Mereka menilai terdapat konsolidasi kepentingan antara bisnis energi, industri ekstraktif, dan kekuasaan. Manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara risiko sosial dan ekologis ditanggung masyarakat di tingkat tapak.
Selain PLTU captive, kawasan ini juga akan memperoleh pasokan listrik dari proyek pembangkit tenaga air skala besar yang tengah dikembangkan di Kalimantan. Berdasarkan temuan, kedua sumber energi tersebut masih menyisakan persoalan sosial dan ekologis. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.