KALIMANTAN UTARA — Laporan tersebut menggambarkan situasi darurat yang meluas, dengan 67 persen populasi Gaza menghadapi kerawanan pangan akut. Mereka berjuang setiap hari untuk mendapatkan makanan pokok, sementara rantai pasokan lokal telah runtuh akibat operasi militer yang berkepanjangan.
Angka 10 persen penduduk yang berada di ambang kelaparan menandakan tekanan ekstrem pada akses pangan harian. Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) menempatkan kondisi ini satu tingkat di bawah Fase 5, kategori kelaparan resmi yang menandakan kelaparan massal.
Menurut UN OCHA, faktor utama pendorong krisis ini adalah terganggunya aliran bantuan kemanusiaan dari luar. Penutupan penyeberangan perbatasan dan kekurangan dana operasional telah melumpuhkan upaya distribusi makanan dan pasokan medis oleh lembaga-lembaga internasional.
Runtuhnya rantai pasokan lokal memperparah situasi. Warga tidak hanya kehilangan akses terhadap bantuan dari luar, tetapi juga kesulitan memproduksi atau membeli bahan pangan di pasar lokal. Harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali sementara daya beli masyarakat anjlok.
Kondisi ini diperkirakan akan memicu krisis kesehatan sekunder. Malnutrisi akut, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, berpotensi meningkatkan angka kematian secara signifikan. Sistem kesehatan yang sudah kewalahan sejak awal konflik dipastikan tidak mampu menangani lonjakan pasien.
UN OCHA menilai masa-masa mendatang akan menjadi penentu untuk mencegah bencana kemanusiaan berskala besar. Lembaga PBB itu menyerukan pembukaan kembali seluruh penyeberangan perbatasan secara penuh dan tanpa hambatan.
"Pembentukan koridor kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan adalah satu-satunya cara untuk memastikan pengiriman makanan dan pasokan medis dapat dilakukan sebelum terlambat," demikian kesimpulan laporan tersebut. Tanpa akses yang memadai, upaya pencegahan kelaparan massal dipastikan gagal.
Seruan ini disampaikan di tengah kekhawatiran bahwa krisis pangan di Gaza akan meluas menjadi krisis regional. Organisasi kesehatan dunia (WHO) yang turut menjadi sumber data dalam laporan tersebut telah berulang kali memperingatkan bahwa blokade berkepanjangan akan menciptakan generasi yang hilang akibat kelaparan dan penyakit.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak berwenang terkait tuntutan pembukaan akses penuh tersebut. Namun, tekanan internasional untuk segera mengakhiri blokade diperkirakan akan meningkat seiring dengan rilisnya data baru yang menunjukkan tingkat kerawanan pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah kantong Palestina itu.