JAKARTA - Langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merotasi sejumlah pejabat lama di internal kementerian disebut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menjadi salah satu pemicu rentetan isu negatif yang menerpanya belakangan ini. Ia menduga isu-isu itu adalah bentuk perlawanan dari kelompok yang kepentingannya terganggu.
Trubus mengamati pemberitaan seputar Dody muncul dalam skala besar dan sebagian bercampur informasi yang belum terverifikasi. Baginya, pola tersebut memperkuat dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan yang tengah dijalankan di Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Sejumlah isu yang belakangan menyeret nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU sudah membantah serta mengklarifikasi berbagai tudingan itu.
Menurut Trubus, serangan tersebut kemungkinan besar datang dari pihak yang selama ini leluasa mengambil untung dari proyek infrastruktur, seiring ruang gerak mereka yang mulai menyempit sejak Dody memperketat pengawasan sekaligus merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Kendati begitu, ia menggarisbawahi dugaan serangan balik ini masih memerlukan pembuktian, sebab belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan yang sama.
Trubus menilai sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan langsung oleh kalangan lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan dan merombak susunan pejabat serta pegawai lewat rotasi besar-besaran.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Rotasi, kata Trubus, mesti menjangkau pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu, sebab langkah itu penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat terlalu lamanya seseorang menguasai jabatan atau wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun luput dari rotasi, menurut Trubus, adalah pihak yang paling rentan merasa dirugikan, terutama bila jabatannya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan persoalan yang belakangan mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai bentuk penyimpangan yang harus dicegah agar tidak berulang di era kepemimpinan Dody.
Trubus mengingatkan rotasi dan perombakan struktur pejabat saja tidak cukup — Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim tersebut penting agar setiap rotasi maupun penindakan pegawai punya dasar hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.
Tim khusus itu juga bisa dipakai untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mencakup pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan.
Trubus menegaskan mafia infrastruktur jarang bergerak sendirian, melainkan bertahan lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, sampai kekuatan politik.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jaringan semacam itu kerap sudah masuk sejak tahap perencanaan proyek, dengan indikasi berupa kualitas bangunan yang cepat rusak meski belum lama digunakan.
Meski begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang punya kewenangan atas proyek tersebut.
Trubus meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bisa terlaksana selama ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto dinilai penting agar proses pembersihan ini tidak berhenti di tengah tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.