KRAYAN — Rombongan bupati bergerak setelah mengikuti gladi bersih upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Mereka menyusuri Jalan Lingkar Lembudud, Krayan Barat, menuju Long Layu di Krayan Selatan. Di sepanjang ruas itu, lumpur menutupi badan jalan dan membuat kendaraan serta aktivitas warga nyaris terhenti.
Bupati Nunukan menyebut ada lima titik yang akan diintervensi pemerintah daerah. "Ada lima titik yang akan kita perbaiki sementara oleh pemerintah daerah, yaitu perbaikan badan jalan. Kemudian kita membuat parit umum. Ini kemarin semua lumpur sehingga masyarakat kita terputus aksesnya," ujarnya.
Perbaikan sementara ini difokuskan pada pembukaan akses agar warga bisa kembali beraktivitas. Bupati menargetkan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ke depan ini akan selesai yang akan diintervensi oleh pemerintah daerah," katanya.
Langkah ini dinilai penting karena jalan di Krayan bukan sekadar infrastruktur. Warga menggunakannya untuk mengangkut hasil pertanian, memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Penanganan lima titik baru langkah awal. Untuk kerusakan yang butuh pekerjaan lebih besar, Pemkab Nunukan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Bupati berharap ada rapat lintas instansi yang membahas kondisi ruas jalan secara menyeluruh.
"Kami berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten nanti melakukan rapat koordinasi antara PU, BPBD daerah dan provinsi. Harapan kita bisa diakomodir dan dilaksanakan kegiatan sebanyak 13 titik ruas jalan," jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, mengapresiasi keputusan bupati turun langsung ke lapangan. Menurutnya, kerusakan yang viral beberapa waktu terakhir itu bukan sekadar kabar burung, melainkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
"Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita," ungkap Rian.
Rian juga menyoroti sumber pembiayaan penanganan darurat ini. Pemkab Nunukan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD untuk intervensi awal. Ia berharap pemerintah provinsi tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga melihat langsung persoalan di Krayan.
"Pemerintah kabupaten sudah menganggarkan dana BTT melalui BPBD untuk mengintervensi kondisi ini. Kita juga berharap apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten ini bisa menggugah pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada warga di perbatasan, khususnya daerah Krayan Raya," tegasnya.
Ketua Adat Desa Long Tugul, Yakup Galung, menyampaikan harapan masyarakat agar keluhan mereka segera ditindaklanjuti. "Harapan kami, keluhan masyarakat dapat segera diperhatikan dan dikerjakan, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari hasil pembangunan," ungkapnya.
Peninjauan ini menjadi sinyal bahwa pembangunan di wilayah perbatasan membutuhkan kehadiran langsung pemerintah. Di tengah semangat menyambut kemerdekaan, warga Krayan menaruh harapan sederhana: jalan kembali terbuka, aktivitas kembali berjalan, dan pembangunan benar-benar terasa hingga pelosok.