Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menanggapi gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan inspeksi menyeluruh terhadap berbagai gedung layanan publik di wilayah terdampak.
Instruksi ini langsung mengalir dari Menteri PU Dody Hanggodo, yang menekankan pentingnya memastikan setiap bangunan yang terkena dampak masih layak dan aman digunakan, sekaligus memetakan skala kerusakan untuk langkah perbaikan selanjutnya.
Fokus utama pemeriksaan diarahkan pada infrastruktur vital yang menopang pelayanan dasar warga, mencakup rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, hingga tempat ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses tersebut, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT, di bawah naungan Kementerian PU, telah menambah jumlah personel yang diterjunkan langsung ke lapangan.
Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Operasi pemeriksaan ini akan dimulai dari Labuan Bajo, menyasar sejumlah titik penting seperti Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan berbagai bangunan layanan publik lain. Setelah rampung di Labuan Bajo, tim akan bergeser ke Ruteng dan kawasan sekitarnya untuk memeriksa bangunan-bangunan lain yang terdampak.
Inspeksi ini bertujuan memberikan kejelasan bagi masyarakat dan pengguna gedung tentang tingkat keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan selama masa tanggap darurat. Data yang terkumpul akan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan maupun perbaikan di masa mendatang.
Selain fokus pada bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga menggelar pemeriksaan terhadap infrastruktur air minum di sejumlah daerah yang terkena gempa, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pengecekan dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, serta tampungan air milik masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu contoh penanganan terjadi di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan tersebut menyasar jaringan yang rusak akibat gempa agar layanan air minum bisa segera pulih dan kembali mendukung aktivitas warga.
Tambahan 10 personel dari Kupang juga disiapkan untuk memperkuat tim di lapangan, khususnya untuk pemeriksaan dan perbaikan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka bertugas mengecek kondisi infrastruktur air dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di titik-titik terdampak.
Kementerian PU berkomitmen menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi warga yang terdampak. Pasalnya, dalam situasi tanggap darurat, dua kebutuhan dasar ini menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan para pengungsi.
Untuk Kabupaten Nagekeo, dukungan saat ini mencakup tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit sudah beroperasi di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang masih bisa dimanfaatkan untuk operasi bencana gempa.
Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU) di wilayah itu. Delapan unit di antaranya merupakan dukungan baru untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya adalah HU pinjam pakai dari operasi banjir Mauponggo. Di Kupang, dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja juga disiagakan sebagai cadangan.
Kementerian PU kini tengah mendata pos-pos pengungsian agar kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi dengan cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya, juga disiapkan sebagai langkah antisipasi.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.