TANJUNG SELOR — Enam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kini tanpa pejabat definitif. Pemprov Kaltara tidak mengisi kursi-kursi itu secara langsung, melainkan menyiapkan sistem manajemen talenta sebagai dasar pemilihan pejabat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltara, Andi Amriampa, menyebut pemetaan dan pemutakhiran data aparatur sipil negara menjadi langkah awal sebelum pengisian dilakukan. Data itu nantinya menentukan posisi setiap ASN dalam sembilan boks penilaian kinerja dan potensi.
Andi menyatakan sistem manajemen talenta di Pemprov Kaltara sudah melalui tahap ekspose. Surat keputusan yang menjadi dasar penerapan sistem tersebut juga telah diterbitkan.
"Kan manajemen talenta kita sudah ekspose. Sekarang ini ada 6 jabatan kosong untuk JPT Pratama. Nanti di Oktober akan nambah satu lagi yang pensiun, itu Kepala BPSDM," ujar Andi Amriampa kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Senin (21/9).
Dengan terbitnya SK tersebut, sistem manajemen talenta secara administratif sudah bisa dijalankan. Namun Andi menegaskan penerapannya tetap menunggu arahan dari Badan Kepegawaian Negara.
"Tapi nanti tetap akan ada beberapa arahan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara). Mungkin nanti untuk tahap pra-nya, seperti kita harus sosialisasi dulu, baru kita minta ke ASN untuk melengkapi datanya masing-masing," kata Andi Amriampa.
Manajemen talenta memetakan ASN ke dalam sembilan boks berdasarkan hasil penilaian kinerja dan potensi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Dari pemetaan itu akan terlihat posisi setiap pegawai dalam boks yang dimaksud.
Hanya ASN yang masuk boks 7 hingga 9 yang bisa dipertimbangkan sebagai suksesor JPT Pratama. Untuk jabatan tersebut, calonnya berasal dari pejabat administrator dan jabatan fungsional ahli madya.
"Ini yang kita dorong untuk melakukan update data, untuk melihat ASN itu masuk di boks mana," pungkasnya.
Jumlah kursi kosong di lingkungan Pemprov Kaltara berpotensi bertambah dalam waktu dekat. Andi menyebut satu jabatan lagi akan lowong pada Oktober menyusul pensiunnya Kepala BPSDM.
Artinya, pemprov perlu menyiapkan suksesor untuk tujuh posisi sekaligus jika proses manajemen talenta belum rampung hingga waktu tersebut. Pemutakhiran data ASN menjadi kunci agar pemetaan boks bisa segera dilakukan.
Setelah sosialisasi dan pelengkapan data oleh setiap ASN, Pemprov Kaltara baru bisa menentukan siapa saja yang memenuhi syarat masuk boks 7-9. Nama-nama dari boks itu yang kemudian diusulkan mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama yang kosong.