JAKARTA — Penghargaan Best Knowledge Sharing KATALIS II P2DD 2026 diserahkan kepada TP2DD Provinsi Kalimantan Utara dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 yang berlangsung 24–26 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Nur Indah Palupi, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKAD Provinsi Kaltara, menerima langsung apresiasi tersebut.
KATALIS II P2DD sendiri merupakan forum berbagi pengetahuan dan pembelajaran antardaerah yang diinisiasi Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Forum ini diarahkan untuk mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Seluruh rangkaian kegiatan KATALIS II P2DD 2026 digelar pada 2 Mei hingga 4 Juni 2026. Penilaian peserta terbaik dilakukan sepanjang periode tersebut, dengan pengumuman hasil akhir baru disampaikan pada ajang FEKDI x IFSE 2026.
Penghargaan Best Knowledge Sharing diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kontribusi peserta dalam setiap sesi pertukaran pengetahuan yang digelar. TP2DD Kaltara dinilai aktif mengikuti seluruh tahapan forum.
KATALIS II P2DD dirancang sebagai ruang belajar antardaerah soal percepatan digitalisasi transaksi pemerintah. Melalui forum ini, setiap daerah bisa meniru praktik baik yang sudah berjalan di wilayah lain, sekaligus menghindari kesalahan yang sama.
Bagi Kaltara, capaian ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antardaerah. Pengalaman dan pembelajaran dari KATALIS P2DD diharapkan dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola transaksi pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien, dan terdigitalisasi.
Melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, TP2DD Kaltara berkomitmen melanjutkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Utara.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah disebut berkontribusi pada perekonomian daerah secara lebih luas. Percepatan ETPD mempermudah penelusuran arus kas, mempercepat realisasi anggaran, dan membuka peluang integrasi layanan keuangan digital di tingkat kabupaten dan kota.