BULUNGAN — Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Denny Harianto menyatakan digitalisasi pendataan alat berat jadi langkah awal menertibkan penerimaan daerah. Lewat SIBATARAKU, setiap unit alat berat akan diberi barcode yang bisa dipindai petugas di lapangan.
Selama ini pendataan alat berat di Kaltara dilakukan secara manual. Cara itu menyulitkan pemerintah memetakan unit yang beroperasi sekaligus menghitung kewajiban pajaknya.
Denny menjelaskan, barcode ditempel atau dilekatkan pada setiap alat berat. Begitu dipindai, informasi unit langsung muncul di sistem, termasuk nilai pajak yang harus dibayar perusahaan pemiliknya.
"Begitu barcode-nya kita scan, sudah kelihatan nilai dan sebagainya. Jadi kelihatan berapa nilai pajaknya," ujarnya di Bulungan.
Data yang masuk ke sistem mencakup identitas alat berat hingga status kepatuhan pajaknya. Pemerintah provinsi berharap basis data ini mempermudah penelusuran unit yang belum terdaftar.
Pendataan ini menyasar alat berat yang selama ini banyak dipakai di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur di Kaltara. Keempat sektor itu jadi pengguna terbesar alat berat di provinsi tersebut.
Denny meminta perusahaan pemilik alat berat menyerahkan data unit yang mereka miliki dan operasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara. Penyerahan data itu jadi dasar pencocokan dengan temuan petugas di lapangan.
"Selama ini kan kita mungkin melakukan secara manual, tapi sekarang dengan era digitalisasi teman-teman melakukan inovasi," kata Denny.
Pemerintah provinsi memilih pendekatan persuasif dalam mengawasi kepatuhan pajak perusahaan alat berat. Denny menyebut pihaknya mengedepankan cara humanis sebelum menempuh langkah tegas.
"Pendekatan kita humanis dulu, persuasif dan sebagainya. Kita mengajak semuanya," ujarnya.
Selain pajak alat berat, Pemprov Kaltara menyatakan akan memaksimalkan penerimaan dari sektor lain, termasuk retribusi daerah. Denny menegaskan penelusuran tidak berhenti pada pajak saja.
"Bukan pajak saja nanti kita telusuri, tapi nanti bergerak ke retribusinya. Semua akan kita maksimalkan," pungkasnya.
Peluncuran SIBATARAKU dirangkai dengan kegiatan sosialisasi kepatuhan wajib pajak yang dihadiri perusahaan pengguna alat berat. Pemerintah provinsi belum merinci jumlah unit alat berat yang sudah terdata maupun target penerimaan pajak dari sektor ini.