TANJUNG SELOR — Politikus Partai Gerindra itu menegaskan seluruh keluhan warga menjadi catatan krusial yang akan diperjuangkan melalui jalur legislatif. Menurut dia, aspirasi tersebut harus masuk dalam perencanaan pembangunan daerah agar tidak berhenti sebagai keluhan di tingkat kelurahan.
Dalam reses yang digelar Sabtu (14/11/26), Achmad Djufrie menyebut peningkatan infrastruktur menjadi perhatian utama dari seluruh masukan yang diterima. Ia merinci tiga fokus yang menonjol: pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi sungai, serta pembangunan jembatan.
Genangan air dan banjir tahunan yang merendam badan jalan menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disuarakan warga. Warga meminta ada penanganan permanen, bukan sekadar perbaikan musiman.
Dua usulan teknis muncul dalam pertemuan itu: pengerukan sungai dan pemasangan sheet pile atau dinding penahan tanah. Keduanya ditujukan untuk mengurangi luapan air yang selama ini mengganggu aktivitas harian warga di kawasan tersebut.
Selain soal air, warga mendorong perbaikan infrastruktur jalan di lingkungan mereka. Kondisi jalan yang rusak dinilai memperlambat mobilitas warga sekaligus menghambat distribusi barang kebutuhan sehari-hari.
Satu usulan lain yang disampaikan warga adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Kampung Arab dan Hulu Pindru. Jembatan itu dinilai penting untuk memangkas jarak tempuh antarwilayah.
Achmad Djufrie menilai perbaikan infrastruktur dasar tidak sekadar soal wujud fisik. Menurut dia, ada dampak berantai yang lebih luas bagi kehidupan warga.
"Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Ketua DPRD Kaltara memastikan setiap masukan dari lapangan akan dikawal bersama pemerintah daerah. Salah satu jalur yang ditempuh adalah mendorong usulan warga masuk ke agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang berikutnya.
"Setiap aspirasi yang disampaikan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD. Saya percaya, pembangunan yang tepat berawal dari kesediaan untuk mendengar dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," pungkasnya.
Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 memusatkan kegiatan penyerapan aspirasi di Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Warga yang hadir menyampaikan keluhan secara langsung kepada pimpinan DPRD provinsi.
Bagi warga Bulungan, tahap berikutnya ada di Musrenbang. Di forum itu usulan pengerukan sungai, sheet pile, perbaikan jalan, dan jembatan Kampung Arab–Hulu Pindru akan diuji apakah masuk prioritas anggaran atau harus menunggu tahun berikutnya.