MALINAU — Daud Nawir menyampaikan penjelasan itu saat ditemui di Malinau, Rabu (18/11/2026), menanggapi polemik tidak ikut sertanya kontingen Kabupaten Tana Tidung (KTT) di cabang taekwondo Porprov II Kalimantan Utara. Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati rekomendasi Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasra) serta Dewan Hakim Porprov II Kaltara.
Menurut Daud, keputusan tersebut semata-mata bersandar pada aturan legal standing kepengurusan. Tidak ada alasan lain di baliknya.
Aturan THB: Peserta Wajib Punya SK Kepengurusan Sah
Daud menjelaskan, THB Porprov II Kaltara mengatur bahwa peserta harus berasal dari kepengurusan yang sah dan telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Pengprov TI Kaltara. Pengkab TI Tana Tidung dinilai belum mengantongi SK kepengurusan dari Pengprov TI Kaltara sebagai pengurus cabang yang sah.
"Salah satunya adalah THB, yang bunyinya adalah salah satunya yang boleh mengikuti Porprov kali ini adalah yang memiliki kepengurusan yang sah, yang dikeluarkan oleh Pengprov TI Kalimantan Utara. Sementara KTT belum memiliki keputusan Pengprov Taekwondo Kalimantan Utara sebagai pengurus cabang Kabupaten Tana Tidung," tegas Daud.
Ia mengaku turut prihatin dengan nasib para atlet KTT. Namun Daud menegaskan pihaknya ingin belajar bertanggung jawab terhadap legal standing yang dimiliki PB Taekwondo Indonesia.
Opsi Jalan Tengah Lewat Rapat KONI Tidak Terlaksana
Sebelum keputusan final diambil, Pengprov TI Kaltara sudah berupaya mencari jalan tengah. Dalam rapat bersama Ketua KONI, Ketua KTT, Panwasra, dan Dewan Hakim, pihaknya memberikan opsi agar atlet KTT tetap bisa bertanding.
Opsi itu adalah bergabung bersama kontingen yang memiliki legal standing atau SK kepengurusan yang sah. Menurut Daud, opsi tersebut tidak terealisasi sehingga KTT tidak dapat diakomodir tampil di Porprov II Kaltara kali ini.
"Perlu dicatat, kami sebenarnya sudah memberikan opsi-opsi pada saat rapat dengan Ketua KONI, Ketua KTT, Panwasra dan Dewan Hakim. Bahwasannya sebaiknya teman-teman bergabung dengan yang memiliki legal standing atau memiliki SK. Sehingga mereka dapat bermain di Porprov kali ini. Tapi tidak bisa terlaksana," ungkap Daud.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada KONI Kabupaten Tana Tidung karena tidak dapat mengakomodir KTT di Porprov kali ini.
Status Hasil Pertandingan Diserahkan ke Dewan Hakim
Terkait status hasil pertandingan taekwondo yang sudah berjalan, apakah tetap dihitung dalam perolehan medali kontingen atau tidak, Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Hakim. Pihaknya menyatakan siap menerima apa pun keputusan yang ditetapkan.
"Kita menunggu hasil dari Dewan Hakim. Apapun hasilnya, Insya Allah kami akan mengikuti," tutur Daud.
Terlepas dari polemik tersebut, Daud memastikan pertandingan taekwondo secara keseluruhan berjalan lancar. Sejumlah kelas sudah dipertandingkan sesuai THB dan memperebutkan medali.
Hasil Porprov Jadi Salah Satu Dasar Seleksi BKPON
Daud menilai para atlet yang tampil menunjukkan semangat dan kualitas bertanding yang bagus. Menurutnya, mereka layak dipersiapkan menuju Babak Kualifikasi PON (BKPON).
"Alhamdulillah mereka sangat bersemangat dan bagus-bagus untuk kita persiapkan ke BKPON nantinya," katanya.
Untuk persiapan BKPON, Daud menjelaskan hasil Porprov II Kaltara hanya menjadi salah satu dasar penilaian. Pengprov TI Kaltara tetap akan menggelar seleksi lanjutan untuk menentukan atlet yang benar-benar layak diberangkatkan.
"Menjadi salah satu dasar untuk ke BKPON nanti. Tapi nanti akan ada seleksi lagi," pungkas Daud.