TARAKAN — Rapat dengar pendapat yang digelar belum lama ini mempertemukan manajemen PT Intracawood Manufacturing, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, serta perwakilan serikat pekerja. Komisi IV DPRD Kaltara memimpin langsung forum tersebut melalui Wakil Ketua Syamsuddin Arfah, didampingi Ketua Komisi IV Tamara Moriska dan anggota komisi.
Syamsuddin menyebut RDP digelar untuk mencari jalan keluar atas persoalan pembayaran upah yang belum tuntas. Pemenuhan hak pekerja, katanya, harus tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan operasional perusahaan.
Hasil pertemuan menetapkan sisa pembayaran gaji pekerja untuk Oktober 2026 dibayarkan pada 9 November 2026. Untuk penggajian berikutnya, termasuk Tunjangan Hari Raya, mekanismenya mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
Kesepakatan itu menjadi titik terang bagi pekerja yang sebelumnya menunggu kepastian hak upah mereka. Perusahaan diminta menindaklanjuti komitmen pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati, bukan berhenti sebagai hasil rapat semata.
Syamsuddin menegaskan posisi Komisi IV sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan dan pekerja. Menurutnya, hak-hak pekerja harus diperhatikan dan komitmen yang sudah disampaikan perlu dilaksanakan.
"Dalam persoalan ini, kami memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pekerja agar ada solusi yang disepakati bersama. Hak-hak pekerja harus diperhatikan dan komitmen yang sudah disampaikan perlu dilaksanakan," ujarnya.
Komisi IV juga mendorong hubungan industrial antara manajemen dan pekerja tetap terjaga. Komunikasi kedua belah pihak dinilai penting untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan berkembang dan mengganggu aktivitas perusahaan.
Pengawasan tidak berhenti pada forum RDP. Komisi IV DPRD Kaltara akan terus mendorong agar persoalan ketenagakerjaan mendapat penyelesaian sesuai ketentuan dan hak pekerja dapat terpenuhi.
"Harapan kami, seluruh pihak menjalankan kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab. Hubungan antara perusahaan dan pekerja harus tetap kondusif," menjadi penekanan dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.