NUNUKAN — Reses yang digelar anggota DPRD Kaltara H. Ladullah di Jalan Lingkar Nunukan menjadi ruang bagi warga untuk menyuarakan persoalan pendidikan yang belum tuntas. Akses bantuan pendidikan disebut masih menjadi pekerjaan rumah yang dinanti-nanti warga Kabupaten Nunukan.
Dalam forum itu, warga kompak mendesak pemerintah agar lebih jeli memberikan perhatian ekstra terhadap program beasiswa. Perluasan akses dinilai krusial demi menyelamatkan masa depan pelajar dan mahasiswa dari kalangan kurang mampu.
Keluhan yang mengemuka bukan soal tidak adanya program, melainkan sulitnya warga menjangkau bantuan tersebut. Warga menilai perlu ada perhatian lebih serius dari pemerintah agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
Kekhawatiran utama mereka: anak yang punya kemampuan dan keinginan melanjutkan pendidikan terancam berhenti karena persoalan biaya. Kondisi itu yang mendorong warga menjadikan beasiswa sebagai sorotan utama dalam reses kali ini.
Politisi PKS itu menyatakan persoalan pendidikan, khususnya akses beasiswa, menjadi aspirasi yang perlu diperhatikan DPRD Kaltara. Ia menegaskan tidak ingin ada anak berhenti melanjutkan pendidikan hanya karena terkendala biaya.
"Persoalan pendidikan, khususnya akses beasiswa, menjadi aspirasi yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada anak-anak yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi terkendala persoalan biaya," ujar Ladullah saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/26).
Ladullah tidak berhenti pada penampungan aspirasi. Ia berjanji mengawal seluruh masukan warga agar bisa dieksekusi melalui kebijakan legislatif maupun eksekutif yang tepat sasaran.
Menurutnya, pemerataan pendidikan adalah hak semua kalangan tanpa terkecuali. Ia menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama untuk menggenjot kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan.
"Investasi di bidang pendidikan merupakan salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah," pungkasnya.
Hasil reses ini belum menghasilkan keputusan anggaran atau program konkret. Aspirasi warga baru masuk catatan DPRD Kaltara untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
Bagi warga Nunukan, tahap yang perlu dicermati adalah apakah desakan perluasan beasiswa itu berujung pada alokasi anggaran pendidikan dalam kebijakan daerah berikutnya. DPRD Kaltara menyatakan akan mengawal proses tersebut.