TANJUNG SELOR — Bupati Bulungan Syarwani menyatakan proses peralihan IUP menjadi HGU tidak bisa ditunda karena menyangkut kepastian hukum usaha perkebunan di daerah itu. Puluhan izin yang belum berstatus HGU tersebar di sejumlah kecamatan dengan total luas menembus 100 ribu hektare. Pemerintah kabupaten memilih memfasilitasi pelaku usaha lewat pendampingan, bukan membiarkan proses berjalan sendiri.
Menurut Syarwani, kewajiban penyesuaian itu melekat pada setiap pemegang izin perkebunan. Regulasi baru menuntut tata kelola perizinan yang lebih tertib, termasuk kesesuaian lahan dengan dokumen perencanaan daerah.
PP Nomor 28 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan mendasar dibanding aturan sebelumnya. Salah satunya integrasi pelayanan perizinan kementerian dan lembaga melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Regulasi anyar itu juga mengatur batas waktu pelayanan atau service level agreement (SLA). Pemerintah daerah dilarang menambahkan persyaratan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan pusat.
"Kehadiran PP Nomor 28 Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mempercepat pelayanan dan akselerasi perizinan berusaha. Namun, sosialisasi tetap perlu didorong agar ketentuan baru dapat dipahami dan diterapkan dengan baik," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (18/11).
Perubahan aturan menuntut penyesuaian dari dua sisi sekaligus, pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Syarwani menilai pemerintah wajib mengambil peran aktif dalam proses tersebut.
Pemkab Bulungan menyoroti pemenuhan persyaratan dasar sebelum perizinan berusaha diterbitkan. Syarwani menyebut ada empat dokumen yang harus tuntas lebih dulu:
"Persyaratan dasar ini harus menjadi perhatian bersama karena menjadi bagian penting dalam proses penerbitan perizinan berusaha," tegasnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah kesesuaian kegiatan usaha dengan tata ruang daerah. Bulungan saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Setiap pengajuan penyesuaian maupun permohonan KKPR wajib mengacu pada peruntukan ruang yang berlaku. Jika kegiatan usaha tidak terakomodasi dalam tata ruang, penerbitan KKPR dan izin berikutnya berpotensi tersendat.
"Jika kegiatan usaha yang diajukan tidak terakomodasi dalam tata ruang, tentu akan menjadi kendala dalam penerbitan KKPR maupun perizinan berikutnya," ungkap Syarwani.
Kondisi tata ruang itu turut memengaruhi pengembangan potensi usaha lain di Bulungan. Syarwani menyebut pertambangan rakyat dan kegiatan galian C sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian.
Pemda diminta mengidentifikasi wilayah yang bisa diakomodasi dalam penyesuaian tata ruang. Langkah itu diperlukan agar masyarakat tetap punya ruang mengembangkan usaha secara legal.
"Bagaimana kita dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan pertambangan rakyat apabila kawasan tersebut belum terakomodasi dalam tata ruang? Karena itu, potensi daerah perlu diidentifikasi agar dapat diusulkan sesuai ketentuan," tuturnya.
Bagi pemegang IUP, percepatan penyesuaian menjadi penentu kepastian berusaha jangka panjang. Pemkab Bulungan menyatakan akan terus mendampingi proses tersebut sambil menunggu hasil identifikasi potensi wilayah untuk usulan penyesuaian tata ruang.