Pemprov Kaltara Bahas UMP dan UMSP 2027, Sekprov Denny Harianto Minta Upah Berkeadilan bagi Pekerja dan Pengusaha

Penulis: Fiqri Ramadhan  •  Kamis, 19 November 2026 | 05:16:02 WIB
Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara membahas formula penetapan UMP dan UMSP 2027 di Tanjung Selor, Rabu (18/11).

TANJUNG SELOR — Rapat pleno yang digelar Rabu (18/11) itu melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, serta ahli atau pakar. Pembahasan difokuskan pada formula penetapan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota di Kaltara pada 2027.

Denny Harianto menegaskan, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap tumbuh dan kompetitif. Menurutnya, dua kepentingan itu tidak bisa dipisahkan dalam satu keputusan.

"Apresiasi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi serta para pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam pembahasan kebijakan pengupahan," ujar Sekprov dalam rapat tersebut.

Mengapa Penetapan Upah Minimum 2027 Butuh Waktu Panjang

Penetapan UMP dan UMSP merupakan bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Nilainya menjadi acuan bagi perusahaan di seluruh wilayah provinsi, termasuk sektor-sektor yang masuk kategori UMSP.

Namun, kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha, produktivitas, serta keberlangsungan usaha. Pemprov Kaltara menyebut hal ini penting agar iklim investasi di daerah tetap terjaga.

"Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan," kata Sekprov.

Dasar Hukum dan Indikator yang Dipakai

Penetapan UMP dan UMSP tahun 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Regulasi itu mewajibkan pemerintah daerah memperhatikan sejumlah indikator ekonomi dalam menghitung upah minimum.

Indikator yang dipakai meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau Alfa. Nilai Alfa menjadi variabel kunci yang menentukan besaran kenaikan upah setiap tahun.

Penentuan nilai Alfa perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan di daerah juga menjadi bahan pertimbangan.

Yang Menanti Keputusan Dewan Pengupahan

Hasil rapat pleno ini belum memuat angka nominal UMP dan UMSP 2027. Dewan Pengupahan Provinsi masih menempuh tahapan pembahasan sebelum rekomendasi diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan.

Bagi pekerja di Kaltara, keputusan itu menentukan daya beli selama setahun ke depan. Bagi pengusaha, terutama UMKM dan perusahaan padat karya, besaran upah minimum berpengaruh langsung pada struktur biaya operasional.

Pemprov Kaltara memastikan proses penetapan berjalan dengan melibatkan semua pihak. Denny menyebut keterlibatan serikat pekerja hingga akademisi sebagai upaya memastikan kebijakan tidak berat sebelah.

Reporter: Fiqri Ramadhan
Sumber: radartarakan.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top