TANJUNG SELOR — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara menginisiasi rakor tersebut sebagai forum koordinasi antar-pemerintah daerah. Sapi'i menilai forum semacam ini penting untuk menyamakan pemahaman soal pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Menurut Sapi'i, pengaduan warga bukan sekadar keluhan. Laporan yang masuk lewat SP4N-LAPOR! menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan riil di lapangan sekaligus bahan evaluasi perbaikan layanan.
Sapi'i menyoroti kecenderungan daerah yang merasa selesai setelah menyediakan kanal pengaduan. Padahal, kata dia, yang menentukan adalah tata kelola di belakangnya: kelembagaan yang jelas, SDM memadai, dan koordinasi efektif di setiap perangkat daerah.
"Penguatan SP4N-LAPOR! tidak cukup hanya dengan memastikan tersedianya kanal pengaduan. Kita juga perlu memastikan adanya kejelasan pembagian peran antara admin pengelola dan pejabat penghubung, mekanisme koordinasi, serta tindak lanjut pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan," tegas Sapi'i dalam sambutannya.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah memiliki kejelasan penanggung jawab penanganan laporan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.
Sapi'i mengapresiasi DKISP Kaltara yang telah menginisiasi rakor ini. Ia berharap seluruh perangkat daerah di Pemprov Kaltara maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama.
Rakor tersebut dihadiri Kepala DKISP Provinsi Kaltara Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M.Si., Asisten Muda Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara Dita Mellyanika, serta Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI Mey Rany Wahida Utami.
Kehadiran perwakilan Ombudsman dan Kemendagri memberi bobot tersendiri pada forum ini. Kedua institusi itu selama ini menjadi rujukan dalam pengawasan pelayanan publik dan pembinaan tata kelola pemerintahan daerah.
Bagi warga Kaltara, hasil rakor ini akan terasa pada kecepatan respons atas laporan yang masuk lewat SP4N-LAPOR!. Laporan soal jalan rusak, layanan administrasi kependudukan, atau bansos yang tidak tepat sasaran, misalnya, bergantung pada kejelasan pejabat penghubung di instansi terkait.
Pemprov Kaltara menargetkan sinergi dengan kabupaten/kota semakin baik dalam mengoptimalkan pengelolaan pengaduan. Aspirasi masyarakat diharapkan menjadi masukan berharga bagi peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di provinsi beribu kota Tanjung Selor itu.