BULUNGAN — Warga yang bermukim di wilayah SP 6 Desa Silvarahayu menyampaikan keluhan soal akses jalan yang belum beraspal dan semakin rusak kepada Anggota DPRD Kaltara H. Hamka. Dalam pertemuan reses itu, mereka meminta pemerintah segera turun tangan karena kondisi jalan dinilai berdampak langsung pada kelancaran aktivitas dan perekonomian warga.
Hamka mencatat panjang jalan yang membutuhkan penanganan di wilayah tersebut mencapai sekitar 5 kilometer. Angka itu menjadi dasar dorongan politiknya agar persoalan infrastruktur di Tanjung Palas Tengah tidak lagi berlarut-larut.
Warga menilai kerusakan jalan bukan sekadar soal kenyamanan berkendara. Akses yang memburuk disebut menghambat mobilitas harian sekaligus memperlambat roda perekonomian kawasan.
Keluhan itu disampaikan langsung dalam forum reses, bukan melalui surat atau perantara. Hamka menyebut permintaan warga jelas: pemerintah diminta memberi perhatian serius karena kondisi jalan di sana sudah makin parah.
"Warga minta pemerintah segera memberikan perhatian serius karena kondisi jalan di sana sudah makin parah," ujar Hamka.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan status kewenangan dan administrasi jalan tidak seharusnya dijadikan alasan memperlambat pembangunan infrastruktur. Persoalan tumpang tindih kewenangan, menurutnya, bisa diselesaikan lewat sinergi antar-level pemerintahan.
Hamka mendorong pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat membangun koordinasi lebih baik. Dengan begitu, proses perbaikan dan pengaspalan jalan sepanjang 5 kilometer tersebut dapat segera direalisasikan tanpa terkendala masalah kewenangan.
Perbaikan jalan dinilai krusial untuk mendukung kelancaran mobilitas warga Desa Silvarahayu. Akses transportasi yang membaik juga diharapkan mendongkrak roda perekonomian di kawasan tersebut.
Hamka berharap perbaikan jalan dapat segera terealisasi sehingga akses menuju Desa Silvarahayu membaik. Harapan itu kini menunggu tindak lanjut koordinasi antara Pemkab Bulungan, Pemprov Kaltara, dan pemerintah pusat.