TANJUNG SELOR — Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi menyatakan pihaknya mendorong agar pembangunan kelistrikan tidak lagi berpusat di wilayah perkotaan. Desa-desa yang masih minim akses listrik perlu mendapat perhatian melalui program yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
"Saya menargetkan listrik yang ada di setiap desa di Kaltara dalam dua tahun sudah tuntas dalam pelaksanaan," tegas Ferdy.
Nunukan dan Malinau Jadi Prioritas Pembangunan
Program elektrifikasi akan mencakup seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Namun kebutuhan pembangunan tidak sama di setiap daerah, sehingga wilayah dengan tingkat layanan listrik rendah berpotensi mendapat porsi lebih besar.
Kabupaten Nunukan dan Malinau disebut memiliki kebutuhan cukup besar. Sejumlah wilayah di kedua kabupaten itu belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.
"Semua kabupaten dan kota di Kaltara dapat program tersebut, tapi kemungkinan Kabupaten Nunukan dan Malinau akan lebih menonjol karena masih tergolong kurang dialiri listrik," kata Ferdy.
63 Titik Perluasan Jaringan dan 11 Pembangkit Komunal
Pemerintah menyiapkan dua skema pembangunan untuk mengejar target dua tahun. Skema pertama melalui perluasan jaringan listrik yang mencakup 63 titik dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
"Perluasan jaringan itu 63 titik. Semua kabupaten dan kota yang ada di Kaltara dapat semua," ungkap Ferdy.
Skema kedua berupa pembangunan 11 titik pembangkit listrik komunal terpusat. Sebanyak enam titik berada di Kabupaten Nunukan, sedangkan lima titik lainnya di Kabupaten Malinau.
Kombinasi jaringan dan pembangkit komunal disiapkan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan alternatif penyediaan listrik. Pendekatan itu menyesuaikan kondisi geografis serta kebutuhan masing-masing desa.
Listrik Dinilai Kunci Layanan Dasar dan Ekonomi Desa
Dinas ESDM Kaltara terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan PLN agar usulan pembangunan dapat direalisasikan. Pemenuhan listrik dinilai penting bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga.
Layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan serta aktivitas ekonomi masyarakat desa turut bergantung pada ketersediaan listrik. Target dua tahun menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan akses listrik antardaerah.
