TARAKAN — Keluhan masyarakat Kalimantan Utara mengenai rute dan ketersediaan transportasi laut laut bukan sekadar masalah sepele. Aspirasi ini telah berulang kali disampaikan kepada Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Supa'ad Hadianto, baik saat reses maupun dialog terbuka dengan warga.
Persoalan rute transportasi laut menjadi salah satu kegelisahan publik yang paling konsisten di wilayah Kaltara. Supa'ad mencatat bahwa hampir setiap pertemuan dengan warga, isu ini selalu muncul ke permukaan, menandakan kebutuhan nyata masyarakat akan konektivitas yang lebih baik dengan wilayah lain di nusantara.
"Sebagai perwakilan rakyat, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengawal apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Aspirasi mengenai jalur transportasi ini bukan hal baru, hampir di setiap pertemuan dengan warga, masalah ini selalu mencuat," ujar Supa'ad saat kunjungan kerja ke Kantor PT PELNI Cabang Tarakan, Selasa (6/5/26).
Kedatangan legislator Kaltara ini diterima langsung oleh Kepala Cabang PT PELNI Tarakan, Ferdy Ronny Masengi, beserta jajarannya, sejak pukul 10.00 Wita. Pihak PELNI menyambut positif masukan dari Supa'ad mengenai optimalisasi jalur transportasi laut di wilayah Kaltara.
Ferdy mengungkapkan bahwa komunikasi mengenai pengembangan rute sebenarnya telah menjadi perhatian PELNI. Bahkan, sempat ada persuratan dari Gubernur Kaltara pada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap isu ini. Respons positif dari PELNI memberikan sinyal bahwa masalah transportasi laut di Kaltara bukan sekadar aspirasi yang diabaikan, melainkan agenda yang sudah tercatat di radar perusahaan.
Untuk memberikan pemahaman transparan kepada publik, Supa'ad meminta PELNI hadir langsung dalam agenda reses yang direncanakan berlangsung setelah tanggal 17 Mei 2026. Permintaan ini bukan semata ingin menampilkan kehadiran pejabat, melainkan agar komunikasi langsung dengan warga menjadi lebih terbuka tanpa perantara.
"Saya ingin PT PELNI bertemu dan berdialog langsung dengan warga. Saya tidak ingin hanya saya yang paham jawabannya, lalu saya yang menyampaikan ke masyarakat. Akan jauh lebih efektif jika pihak PELNI yang memberikan penjelasan teknis secara langsung, sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka atau 'loss' tanpa ada sekat," tegasnya.
Ferdy Ronny Masengi menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan reses tersebut. Langkah PELNI ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terlibat aktif dalam percakapan lokal dan mencari solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kaltara.
Namun, pihak PELNI juga memberikan saran konstruktif: otoritas pelabuhan, dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), perlu dihadirkan dalam pertemuan dengan warga. Saran ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan respons atas kompleksitas regulasi yang mengatur transportasi laut.
Pelibatan KSOP dinilai krusial karena operasional transportasi laut di Kaltara menyangkut regulasi dan kewenangan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Keterlibatan otoritas ini memastikan bahwa setiap diskusi mempertimbangkan aspek legal dan teknis operasional yang tidak bisa ditangani PELNI sendiri.
Dengan kehadiran tiga pemangku kepentingan—legislator, BUMN transportasi, dan otoritas pelabuhan—diharapkan masyarakat Kaltara mendapatkan gambaran utuh mengenai tantangan dan opsi solusi pengembangan konektivitas laut di wilayah mereka. Dialog yang terkoordinasi ini juga menjadi langkah pertama untuk mengubah aspirasi menjadi tindakan nyata.