NUNUKAN — Rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 digelar DPRD Provinsi Kaltara, Senin (11/5/2026). Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menyuarakan sejumlah catatan kritis yang dinilai strategis untuk perbaikan kinerja pembangunan daerah ke depan.
Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan masukan di luar rekomendasi umum DPRD. Ada empat bidang utama yang menjadi perhatian: pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembangunan jangan hanya terfokus di wilayah perkotaan. Kawasan perbatasan dan pedalaman juga harus menjadi prioritas karena mereka bagian penting dari wajah Kalimantan Utara,” tegas Muhammad Nasir dalam keterangannya.
Selain soal pemerataan, legislator dari Fraksi PKS itu juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan fisik yang dibiayai APBD. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat harus menjadi standar mutlak, bukan sekadar mengejar target serapan anggaran.
Muhammad Nasir menambahkan, rekomendasi yang disampaikan DPRD kali ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah provinsi. “Rekomendasi DPRD ini penting sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah agar pembangunan ke depan semakin baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.
Ia berharap seluruh rekomendasi terhadap LKPJ 2025 tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti dengan langkah nyata dan terukur, terutama dalam menyentuh kebutuhan dasar warga di pelosok.
“Harapan kita, rekomendasi ini tidak hanya berhenti menjadi catatan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” pungkas Muhammad Nasir.