KALIMANTAN UTARA — Banyak pelanggan seringkali bertanya-tanya mengapa nominal pembayaran listrik mereka merangkak naik, padahal merasa tidak ada pengumuman kenaikan tarif dari pemerintah. Realitanya, besaran tagihan listrik tidak hanya ditentukan oleh angka tarif per kilowatt hour (kWh), melainkan akumulasi dari volume pemakaian dan komponen biaya tambahan lainnya.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik bisa berbeda pada setiap periode. Hal ini bergantung pada seberapa aktif pelanggan menggunakan perangkat elektronik di rumah serta regulasi pajak yang berlaku di domisili masing-masing.
"PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku," ujar Gregorius pada Jumat (15/5/2026).
Sejak Juli 2022, pemerintah memang menahan tarif listrik agar tetap stabil demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, tagihan akhir yang diterima pelanggan pascabayar merupakan hasil penjumlahan dari pemakaian energi (kWh) dikalikan tarif dasar, lalu ditambah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), biaya meterai, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk golongan daya tertentu.
Besaran PPJ menjadi faktor kunci yang jarang disadari. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan persentase pajak yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan dua pelanggan dengan daya dan jumlah pemakaian yang identik bisa membayar nominal berbeda jika mereka tinggal di kota yang berbeda.
Perubahan gaya hidup juga memegang peran vital. Penggunaan perangkat elektronik yang lebih lama, penambahan alat baru, atau cuaca yang lebih panas yang memicu penggunaan pendingin ruangan (AC) secara intensif akan langsung mengerek angka pemakaian kWh pada meteran listrik.
Mekanisme pemotongan biaya pada sistem prabayar sering kali memicu salah paham. Saat pelanggan membeli token senilai Rp200.000, nominal tersebut tidak seluruhnya dikonversi menjadi energi listrik. Ada alokasi untuk pembayaran PPJ sesuai aturan pemda setempat sebelum sisa saldonya diubah menjadi satuan kWh.
Sebagai gambaran, pelanggan daya 2.200 VA di Jakarta yang membeli token Rp200.000 akan dikenakan PPJ sebesar 2,4 persen. Artinya, dana yang benar-benar dikonversi menjadi listrik adalah Rp195.200. Dengan tarif Rp1.444,70 per kWh, pelanggan tersebut mendapatkan 135 kWh. Hitungan ini setara dengan sistem pascabayar, di mana pemakaian 135 kWh akan menghasilkan tagihan yang sama setelah ditambah komponen pajak.
Gregorius menekankan pentingnya edukasi ini agar masyarakat bisa lebih cermat. "Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan," katanya lagi. Transparansi hitungan ini diharapkan membuat masyarakat lebih bijak dalam mengoperasikan alat elektronik di rumah.
Guna menghindari lonjakan tagihan yang mengejutkan di akhir bulan, PLN kini menyediakan fitur pantauan digital. Melalui aplikasi PLN Mobile, pelanggan bisa melihat riwayat pembelian token maupun histori penggunaan listrik bulanan secara mendetail. Data ini bisa menjadi acuan untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap alat elektronik mana yang paling boros energi.
Bagi pelanggan pascabayar, tersedia fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter). Fitur ini memungkinkan pelanggan melaporkan angka stand meter secara mandiri setiap bulannya. Dengan memotret langsung angka pada kWh meter dan mengirimkannya melalui aplikasi, potensi kesalahan pembacaan oleh petugas lapangan bisa diminimalisir.
Langkah ini memberikan kontrol penuh kepada masyarakat untuk memastikan tagihan yang dibayarkan sesuai dengan angka yang tertera di meteran rumah. Melalui integrasi data dan kemudahan akses informasi ini, PLN berharap efisiensi energi bisa dimulai dari skala rumah tangga untuk kenyamanan finansial pelanggan jangka panjang.