TARAKAN — Kunjungan anggota DPD RI ke Sekolah Rakyat Tarakan, Senin (18/5/2026), mengungkap fakta memprihatinkan di balik bangunan pinjaman milik Pemkot Tarakan. Herman, senator dari Dapil Kalimantan Utara, menyebut sebagian siswa ternyata sebelumnya menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua mereka sendiri.
"Sebenarnya di sini banyak siswa yang sebelumnya dieksploitasi orang tuanya untuk berjualan," ujar Herman saat meninjau langsung kegiatan belajar di Kelurahan Kampung Enam.
Herman mengaku hatinya terenyuh melihat kondisi awal para siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin ekstrem. Bahkan, ada anak yang agak terlantar oleh orang tuanya. Namun, setelah mengikuti pendampingan di Sekolah Rakyat, perkembangan signifikan mulai terlihat.
"Ada anak-anak yang usianya seharusnya sudah SMP, tetapi karena berbagai masalah akhirnya masih mengikuti jenjang SD karena belum bisa baca tulis. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai lancar baca tulisnya," kata Herman.
Ia menambahkan, kendala administratif seperti tidak memiliki akta kelahiran juga menjadi persoalan serius. Para guru di sekolah itu kini turut membantu mengurus dokumen kependudukan siswa.
Menurut Herman, urgensi keberadaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Utara sangat tinggi karena wilayah ini merupakan daerah perbatasan. Banyak orang tua siswa yang secara administrasi kependudukan bermasalah, sehingga anak-anak mereka tidak tersentuh pendidikan formal secara optimal.
"Kalau bicara urgent, Sekolah Rakyat ini sangat urgent sekali. Kita daerah perbatasan. Banyak yang belum punya surat-surat seperti akta kelahiran dan lain-lain. Sudah dibantu diurus oleh teman-teman guru di sini," tegasnya.
Saat ini, proses belajar mengajar masih memanfaatkan gedung pinjaman dari Pemkot Tarakan. Namun, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan fasilitas permanen di kawasan Juata, Kecamatan Tarakan Utara dengan progres pembangunan sekitar 50 persen.
Kepala Dinas Sosial Kota Tarakan, Arbain, menegaskan program Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pihaknya menerapkan proses verifikasi ketat agar bantuan tepat sasaran.
"Kita memang sepakat yang kita masukkan itu orang yang benar-benar tidak mampu. Jadi kalau ada yang mengaku mampu, tentu akan kita sesuaikan lagi dengan kriteria," ujar Arbain.
Ia menjelaskan, seluruh kebutuhan dasar siswa telah difasilitasi, mulai dari perlengkapan sekolah hingga kebutuhan harian seperti sabun dan perlengkapan mandi. Hal ini agar anak-anak dapat fokus pada proses belajar tanpa terbebani kebutuhan pokok.
"Harapan kita anak-anak yang sebelumnya terputus dari pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajar secara layak dan berkelanjutan," pungkas Arbain.