TARAKAN — Puluhan warga binaan di Lapas Kelas IIA Tarakan kini mengisi hari-hari mereka dengan belajar di dalam sel. Bukan sekadar kegiatan pengisi waktu, program pendidikan kesetaraan ini dirancang untuk memutus rantai kriminalitas.
Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Iwan, menyebut bahwa akses pendidikan menjadi hak dasar yang tetap harus dipenuhi meskipun seseorang sedang menjalani masa hukuman. "Kami ingin mereka keluar dari sini dengan bekal, bukan hanya surat bebas," ujarnya.
Program ini mencakup tiga jenjang: Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Sebanyak 47 warga binaan terdaftar aktif, dengan jadwal belajar yang digelar secara terjadwal di blok-blok hunian.
Mereka diajar oleh tutor dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat. Materi yang diajarkan tidak hanya akademik, tapi juga keterampilan hidup dan pendidikan kewarganegaraan.
Data internal lapas menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan yang kembali masuk penjara (residivis) memiliki latar belakang pendidikan rendah. Banyak dari mereka putus sekolah sejak bangku dasar.
Iwan menambahkan, pendidikan kesetaraan ini menjadi tameng agar mereka tidak kembali ke lingkaran kriminal. "Kalau hanya kerja kasar, peluangnya sempit. Dengan ijazah, mereka bisa melamar kerja formal atau buka usaha," katanya.
Keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan utama. Lapas hanya memiliki beberapa tutor sukarelawan dari PKBM, sementara jumlah warga binaan yang ingin belajar terus bertambah. Selain itu, ruang belajar masih menyatu dengan blok hunian sehingga kurang kondusif.
Meski begitu, antusiasme warga binaan cukup tinggi. Beberapa dari mereka bahkan meminta tambahan jam belajar di luar jadwal reguler.
Ijazah yang diperoleh dari program ini diakui oleh pemerintah dan setara dengan sekolah formal. Warga binaan yang lulus bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau langsung mendaftar pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan minimal.
Lapas Tarakan juga menjalin kerja sama dengan dinas sosial dan perusahaan daerah untuk menampung lulusan program kesetaraan. Langkah ini diharapkan memperkuat reintegrasi sosial para mantan narapidana ke masyarakat.
Tidak semua lapas di Kalimantan Utara memiliki program pendidikan kesetaraan yang berjalan konsisten. Di Tarakan, program ini sudah berlangsung sejak 2023 dan terus dievaluasi setiap semester.
Pihak lapas juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum atau lembaga swadaya yang ingin menjadi relawan pengajar. "Kami butuh lebih banyak tutor, terutama untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris," pungkas Iwan.