TANJUNG SELOR — Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, membutuhkan pendekatan baru. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pekan ini, DPRD Kalimantan Utara bersama masyarakat setempat menyepakati perlunya kajian perubahan desain konstruksi pada ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang.
Usulan yang mengemuka dalam RDP adalah mengubah spesifikasi beberapa ruas jalan dari hotmix menjadi konstruksi agregat atau pengerasan. Wakil Ketua II DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., menjelaskan bahwa langkah ini merupakan solusi untuk mempercepat penanganan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
"Perubahan desain pada beberapa ruas jalan perlu dikaji sebagai alternatif agar cakupan pembangunan bisa lebih luas tanpa harus menambah beban anggaran," ujar Muddain dalam forum yang dipimpinnya.
Dengan pendekatan konstruksi pengerasan, pemerintah daerah diharapkan dapat menangani lebih banyak ruas jalan dalam satu periode anggaran. Muddain menegaskan, percepatan pembangunan di Krayan merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik bagi masyarakat di kawasan perbatasan negara.
DPRD Kaltara berkomitmen mengawal seluruh masukan dari RDP untuk dibahas bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuannya, mencari skema pembangunan yang lebih efektif dan menjangkau lebih banyak wilayah tanpa mengabaikan kualitas jalan.
Perubahan desain ini diharapkan memberikan dampak langsung pada pemerataan pembangunan. Daripada fokus pada satu ruas jalan dengan biaya tinggi, pemerintah bisa menyelesaikan beberapa titik sekaligus. Manfaatnya, distribusi logistik dan akses warga ke layanan dasar di Krayan Selatan bisa segera terwujud.
RDP tersebut menjadi titik awal pembahasan lebih lanjut antara DPRD, Pemprov Kaltara, dan kementerian terkait. Muddain menambahkan, pihaknya akan memastikan agar usulan ini tidak sekadar wacana, tetapi memiliki tindak lanjut konkret dalam perencanaan anggaran ke depan. (Adv)