JAKARTA — Pembangunan infrastruktur air dan jalan di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus dikebut Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hingga Juli 2026, saluran irigasi primer di kawasan tersebut sudah mencapai 44 kilometer dari total target 135,4 kilometer, atau setara 32,5 persen.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut proyek ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan fisik saja tidak cukup — infrastruktur harus benar-benar menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani.
"Tidak boleh ada tambahan cost lagi bagi petani. Cost para petani harus serendah-rendahnya. Keuntungan para petani harus setinggi-tingginya. Sehingga kehidupan petani makin hari makin layak, makin bagus," kata Dody dalam keterangannya.
Selain saluran primer, saluran irigasi sekunder sudah terbangun 16,31 kilometer dari rencana 61,6 kilometer (26,5 persen). Untuk lahan percontohan pertanian seluas 1.200 hektare, jaringan irigasinya sudah rampung 88 persen, dengan realisasi 20,45 kilometer dari kebutuhan 24,2 kilometer.
Karena kawasan Wanam berkarakter lahan rawa, Kementerian PU turut membangun infrastruktur pengendalian banjir agar area pertanian tidak tergenang saat curah hujan tinggi. Progres Paket I pengendalian banjir tercatat 39,02 persen, sedangkan Paket II 36,65 persen.
Di jalur darat, Direktorat Jenderal Bina Marga membangun Jalan KSPP Wanam–Muting untuk mempermudah distribusi pupuk, benih, alat pertanian, dan hasil panen sekaligus menekan biaya logistik petani. Segmen I jalan ini sudah mencapai kemajuan 3,59 persen, melampaui target 1,30 persen, dengan 58 kilometer jalan sudah bisa dilalui kendaraan. Sementara Segmen II sudah 10,06 persen dari target 80 kilometer, dengan 50 kilometer trase terbuka.
Proyek Wanam merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, dan diharapkan menjadi salah satu sentra pangan baru di Indonesia timur. Namun, luasnya kawasan yang tersedia belum otomatis berarti lahan siap tanam — kesiapan irigasi, drainase, jalan, benih, pupuk, tenaga kerja, daya dukung lingkungan, dan hak masyarakat adat tetap harus dipastikan berjalan bersamaan.
Secara nasional, Kementerian PU menargetkan 15 bendungan rampung sebelum 2029 lengkap dengan jaringan irigasinya, yang diproyeksikan mendongkrak luas layanan irigasi dari 184.515 hektare menjadi 263.055 hektare dan produksi pertanian dari 1,4 juta ton menjadi 2,34 juta ton per tahun.
Menurut BPS, produksi padi nasional 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya.