TANJUNG SELOR — Ada tiga posisi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan yang masih kosong dan akan diisi melalui mekanisme baru. Bupati Bulungan Syarwani menyebut kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 serta Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis.
“Saya bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kemarin (Rabu) melaksanakan ekspos terkait manajemen talenta di BKN,” ujar Syarwani saat dikonfirmasi, Kamis.
Berdasarkan paparan Bupati, tiga posisi yang akan diisi melalui skema baru ini adalah Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan. Posisi Asisten Administrasi Umum kosong karena pejabat sebelumnya diangkat menjadi Kepala Inspektorat, sementara Staf Ahli ditinggalkan karena pejabatnya meninggal dunia.
Selain JPT Pratama, Syarwani juga menyoroti sejumlah jabatan Administrator atau eselon III yang pejabatnya pensiun maupun meninggal dunia. Dengan pola baru ini, pengisian jabatan diharapkan tidak lagi memakan waktu panjang seperti mekanisme seleksi terbuka sebelumnya.
Menurut Syarwani, pengisian JPT melalui pola seleksi terbuka memerlukan tahapan dan waktu yang cukup panjang. Karena itu, Pemkab Bulungan ingin menggunakan manajemen talenta untuk mempercepat pengisian jabatan strategis sekaligus memastikan kualitas pejabat yang terpilih.
“Mudah-mudahan dengan manajemen talenta ASN ini tidak hanya mempercepat pengisian jabatan strategis. Tapi juga dapat memastikan bahwa setiap posisi kepemimpinan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, kinerja dan potensi terbaik,” kata Bupati Syarwani.
Ekspos yang dilakukan bersama jajaran Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru itu disambut baik oleh Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman. Dalam pertemuan tersebut, BKN bahkan melakukan simulasi langsung melalui aplikasi untuk pengisian jabatan di lingkup Pemkab Bulungan, termasuk mengeklik bukti dukung Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) calon pejabat.
BKN juga membeberkan Indeks Kualitas Data Kepegawaian Pemkab Bulungan yang mencapai skor 99,88. Angka itu dinilai tinggi dan mendekati sempurna, sehingga harus dipertahankan oleh seluruh jajaran kepegawaian di daerah setempat.
Di tengah apresiasi tersebut, BKN memberikan sejumlah