NUNUKAN — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Agus Taufik, menyatakan ekspedisi ini merupakan wujud kehadiran bank sentral di wilayah terdepan. Layanan penukaran uang Rupiah disiapkan bagi warga yang selama ini kesulitan menjangkau layanan perbankan.
Masyarakat perbatasan di dua kecamatan tersebut mendapat akses langsung ke uang layak edar tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan keuangan. Bank Indonesia menekankan prinsip clean money policy dalam setiap penukaran.
Agus menegaskan posisi Rupiah bukan sekadar alat pembayaran dalam aktivitas ekonomi warga perbatasan.
"Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan ini, Bank Indonesia memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, serta kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu," ujar Agus Taufik.
Ia berharap sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, BOTASUPAL, dan Satgas Pamtas semakin memperkuat kedaulatan Rupiah dan mendukung kesejahteraan warga perbatasan.
ERP 2026 menjadi momentum sinergi perdana bersama Forum Sinergi BOTASUPAL Kalimantan Utara dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat perbatasan. Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Kaltara terdiri dari Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA) dan Kejaksaan.
BINDA dan Kejaksaan menyampaikan ciri-ciri keaslian Rupiah, aspek hukum tindak pidana uang palsu, serta konsekuensi hukum yang melekat pada pemalsuan uang. Warga diajak berperan aktif mencegah dan melaporkan indikasi peredaran uang palsu di lingkungan sekitar.
Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Dukungan penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi masyarakat menjadi salah satu pesan utama.
Bank Indonesia menyelenggarakan program edukasi kepada sejumlah kelompok masyarakat di lokasi ekspedisi. Pesertanya meliputi pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, PKK, pengusaha sawit, hingga siswa SMK Negeri 1 Desa Sanur.
Materi yang disampaikan mencakup Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, Acceptasi QRIS, Pelindungan Konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), dan Kebanksentralan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga terhadap sistem pembayaran yang aman.
Agus menambahkan keberhasilan menjaga kedaulatan Rupiah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
"Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Bank Indonesia melalui layanan kas, edukasi, dan kerja sama lintas instansi diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa bangga menggunakan Rupiah dalam setiap aktivitas ekonomi. Sinergi yang kuat akan menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan sistem pembayaran nasional," tambahnya.
Melalui pelaksanaan ERP 2026 di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi, Bank Indonesia berharap kedaulatan Rupiah semakin kuat, literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah perbatasan Indonesia terus terjaga.