TARAKAN — Gubernur Zainal menilai lulusan perguruan tinggi di Kaltara sudah punya kualitas pendidikan dan fasilitas memadai untuk mengisi kebutuhan industri hulu migas. Karena itu, ia berharap perusahaan memberi ruang karier lebih besar bagi putra-putri asli daerah.
Kunjungan SKK Migas dan KKKS wilayah Kaltara diterima gubernur sebagai momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri. Zainal menyebut sektor migas harus dikelola secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan itu, Zainal menegaskan perguruan tinggi di Kaltara telah menghasilkan lulusan yang mampu mendukung kebutuhan tenaga kerja industri migas. Ia meminta perusahaan tidak hanya merekrut dari luar daerah.
"Kami berharap putra-putri asli Kaltara mendapat kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di perusahaan migas. Lulusan perguruan tinggi di daerah juga memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri," kata Zainal.
Selain tenaga kerja, Pemprov Kaltara mendorong perusahaan migas melibatkan UMKM dan pengusaha lokal dalam rantai operasionalnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga diminta diperkuat agar manfaat kegiatan migas terasa langsung di masyarakat.
Pemprov Kaltara mengkaji peluang participating interest sebesar 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah. Kajian itu dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.
Zainal menilai keterlibatan BUMD bisa menjadi jalan bagi daerah untuk mendapat porsi lebih besar dari pengelolaan sumber daya migas. Kaltara sendiri dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan usaha lokal.
"Kemitraan ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pertemuan dan koordinasi. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan," tegasnya.
Gubernur menekankan pengembangan sektor migas perlu didukung komunikasi dan koordinasi intensif. Kegiatan operasional perusahaan harus sejalan dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Pemprov Kaltara menyatakan siap memberikan dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangannya. Dukungan itu diberikan untuk mengembangkan potensi migas secara terukur dan berkelanjutan.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Pemprov Kaltara berharap sektor hulu migas memberi kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.