BADUNG — Penghargaan ILMA 2026 diserahkan di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Kabupaten Badung, kepada Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang. Kategori yang diraih mencakup tiga aspek sekaligus: tata kelola sosial dan hukum, ketahanan pangan agraria, serta harmonisasi lintas budaya di wilayah perbatasan.
Ketiga aspek itu dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelenggara, Seven Media Asia, menyebut penghargaan diberikan sebagai apresiasi kepada pemimpin yang memiliki visi, dedikasi, dan kontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Kategori The Best Leader in Socio-Legal Governance, Agrarian Food Security, and Borderland Cross-Cultural Harmony menempatkan Kaltara pada tiga medan kerja yang saling terkait. Tata kelola sosial dan hukum menjadi fondasi pelayanan publik di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Ketahanan pangan agraria menyangkut ketersediaan lahan dan produksi pangan bagi warga. Sementara harmonisasi lintas budaya menyentuh kehidupan masyarakat perbatasan yang majemuk.
Gubernur Zainal menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia berharap capaian itu menjadi pendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan bekerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara," kata Zainal.
Menurutnya, penghargaan harus berujung pada manfaat nyata bagi warga Kaltara. Arah kerja yang ditekankan tetap pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan di wilayah perbatasan.
President Asia Global Council sekaligus CEO Seven Media Asia, Reza Batara Putra, mengatakan penghargaan diberikan kepada pemimpin yang menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan amanah.
"Kepemimpinan tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari kontribusi dan dampak nyata yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya.
Pernyataan itu menempatkan hasil kerja di lapangan sebagai ukuran utama, bukan sekadar posisi jabatan. Bagi Pemprov Kaltara, penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat memperkuat tata kelola pemerintahan.
Kaltara menghadapi tantangan khas daerah perbatasan: menjaga kerukunan sosial, memastikan layanan hukum menjangkau kampung terjauh, dan menopang ketahanan pangan warga. Ketiga isu itu menuntut koordinasi lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penghargaan ini diharapkan mendorong Pemprov Kaltara terus mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga harmoni sosial di wilayah perbatasan.