NUNUKAN — Pelantikan pengurus Saka Adhyasta Pemilu di Nunukan menandai berdirinya satuan karya pertama di Kalimantan Utara yang secara khusus membina pemuda dalam pengawasan pemilu. Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, menilai terobosan Nunukan layak ditiru kabupaten dan kota lain di provinsi itu.
Rahmawati menyebut Saka Adhyasta Pemilu sebagai ruang belajar bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk memahami proses demokrasi, mengenali tahapan pemilihan, serta menjaga kualitas pemilu yang jujur dan adil.
Meski mendukung peran aktif pemuda mengawal pemilu, Rahmawati menegaskan Pramuka tidak boleh masuk ranah politik praktis. Menurutnya, garis batas organisasi sangat tegas: bukan partisan, bukan pendukung kontestan tertentu.
"Garis batas kita sangat tegas, Pramuka hadir bukan untuk menjadi partisan atau mendukung kontestan pemilu tertentu. Fokus kita adalah menumbuhkan kesadaran demokrasi warga dan memastikan prosesnya berjalan secara terhormat serta bermartabat," tegas Rahmawati di Nunukan.
Ia menandaskan keberhasilan terobosan Nunukan tidak diukur dari seremoni pelantikan pengurus. Ukurannya adalah sejauh mana pembinaan melahirkan kader perbatasan yang kritis, jujur, dan berintegritas.
Ketua Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu, Moch. Yusran, menyatakan Nunukan siap mengeksekusi peta jalan perluasan organisasi ke seluruh wilayah perbatasan. Pramuka yang bergabung akan dibekali pemahaman mendalam soal tiga bidang utama.
"Adik-adik Pramuka yang bergabung diproyeksikan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu. Mereka akan mengedukasi publik sekaligus menjalankan fungsi pengawasan partisipatif langsung di tengah masyarakat," ungkap Yusran.
Ekspansi menjadi langkah konkret yang disiapkan pengurus. Yusran menargetkan Saka Adhyasta Pemilu terbentuk merata di 21 kecamatan se-Kabupaten Nunukan pada 2027 mendatang.
"Target kami pada 2027 mendatang, Saka Adhyasta Pemilu sudah terbentuk secara merata di 21 kecamatan se-Kabupaten Nunukan. Kami berharap sinergi anggaran dan kolaborasi bersama Bawaslu terus diperkuat agar pembinaan kader muda perbatasan ini berjalan berkelanjutan," pungkasnya.
Perluasan hingga tingkat desa dan kelurahan disebut menjadi kunci agar manfaat pendidikan politik terasa langsung di tengah warga perbatasan. Sinergi anggaran dengan Bawaslu menjadi syarat agar pembinaan kader muda tidak berhenti di tingkat kabupaten.