TANJUNG SELOR — Kepemilikan aset pemerintahan itu disampaikan Gubernur Zainal saat merefleksikan 14 tahun perjalanan Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 Indonesia. Ia menilai penilaian atas capaian tersebut sepenuhnya menjadi hak masyarakat, sementara dirinya memposisikan diri sebagai pelaksana.
Sebelumnya, Pemprov Kaltara meminjam gedung untuk sekretariat DPRD. Kini gedung itu sudah dikembalikan dan dewan memiliki kantor sendiri, begitu pula rumah jabatan gubernur.
Pembenahan fasilitas perkantoran juga berlangsung di tingkat OPD. Zainal menyebut hanya sekitar 5 persen dari total sekitar 40 OPD yang masih mengontrak atau menyewa bangunan untuk kantor.
"Untuk OPD tinggal 5 persen yang ngontrak atau sewa bangunan untuk kantor. Jumlah ini dari total sekitar 40 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara," ungkap mantan Wakapolda Kaltara ini.
Angka itu menandai pergeseran dari masa awal berdirinya provinsi, ketika banyak instansi belum memiliki ruang kerja permanen. Kini sebagian besar OPD sudah menempati fasilitas milik sendiri.
Kelengkapan sarana tidak otomatis menjawab seluruh persoalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas yang semakin permanen berbanding lurus dengan peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Zainal menempatkan capaian infrastruktur pemerintahan sebagai bagian dari perjalanan panjang membangun identitas Kaltara. Pembenahan fondasi pemerintahan berjalan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Di sisi ekonomi, Gubernur menyoroti peningkatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kaltara yang terjadi cukup signifikan. Menurutnya, pertumbuhan UMKM menjadi bagian dari dukungan terhadap perekonomian daerah.
"Ini menjadi bagian dari support pertumbuhan perekonomian di Kaltara. Demikian juga dengan inflasi yang terkendali," tuturnya.
Pernyataan itu disampaikan tanpa merinci angka pertumbuhan UMKM maupun laju inflasi Kaltara. Keduanya disebut sebagai gambaran umum kondisi ekonomi daerah.
Zainal optimistis konektivitas wilayah di perbatasan Kaltara bisa diselesaikan pada 2028. Beberapa pejabat pusat sudah meninjau lokasi untuk membahas penyelesaian persoalan konektivitas di kawasan perbatasan.
"Sudah dilakukan peninjauan lokasi oleh beberapa pejabat pusat baru-baru ini untuk bagaimana menyelesaikan persoakan konektivitas di wilayah perbatasan. Kita akan upayakan untuk terus menarik anggaran pusat masuk ke Kaltara," pungkasnya.
Upaya menarik anggaran pusat ke Kaltara menjadi kunci, mengingat pembangunan konektivitas perbatasan bergantung pada dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.