TARAKAN — DPRD Provinsi Kalimantan Utara menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Regulasi anyar itu disiapkan untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia sekaligus memastikan pemerataan akses buku bermutu hingga ke daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah menegaskan pembahasan raperda itu bukan sekadar menyusun norma hukum. Menurut dia, ada kepentingan lebih besar yang sedang disiapkan lewat beleid tersebut.
"Pansus IV menyadari bahwa pembahasan Raperda ini bukan semata-mata menyusun norma hukum. Lebih dari itu, kita sedang menyiapkan fondasi kebijakan untuk memperluas pengetahuan, memperkuat kualitas pendidikan, menjaga identitas budaya, dan meningkatkan daya saing masyarakat Kalimantan Utara," ujar Syamsuddin Arfah, Minggu (15/11/26).
Syamsuddin merujuk data Rapor Pendidikan 2025 dari mitra pembangunan INOVASI. Catatan itu menyebut sekitar 66,7 persen murid SD negeri dan 66,3 persen murid madrasah di Kaltara telah mencapai standar minimum literasi.
Dengan angka tersebut, masih ada sekitar sepertiga peserta didik yang membutuhkan dukungan penguatan ekosistem belajar. Kesenjangan itu yang hendak ditutup lewat perda baru.
Karakter geografis Kaltara menjadi pertimbangan utama. Wilayah perbatasan negara, pesisir, kepulauan, hingga pedalaman kerap menghadapi tantangan konektivitas, sehingga akses terhadap buku bermutu dan layanan literasi belum sepenuhnya merata.
Syamsuddin menegaskan perda harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan belajar. Ia menyebut anak di Krayan, Apau Kayan, kawasan perbatasan, pulau-pulau, maupun pusat perkotaan berhak memperoleh bahan bacaan bermutu sesuai kebutuhan.
"Oleh sebab itu, Perda ini harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan belajar. Anak di Krayan, Apau Kayan, perbatasan, pulau-pulau, maupun pusat perkotaan harus memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh bahan bacaan yang bermutu dan sesuai kebutuhannya," tegasnya.
Raperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi mencakup 11 bab dan 23 pasal. Ruang lingkupnya meliputi penyediaan buku teks dan nonteks bermutu, pengembangan buku muatan lokal, penerbitan naskah kuno, hingga pembinaan pelaku perbukuan lokal.
Aturan itu juga mengatur penguatan ekosistem kolaborasi dan literasi digital di era modern. Sejumlah pihak kini menunggu bagaimana norma tersebut diterjemahkan menjadi program kerja nyata.
Pansus IV berharap Pemprov Kaltara segera menindaklanjuti aturan melalui program turunan yang terukur, penganggaran yang jelas, serta pengawasan ketat. Targetnya, budaya literasi benar-benar hidup di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat.