TANJUNG SELOR — Penandatanganan berlangsung bersama Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan Muddain, serta Sekretaris DPRD Mohammad Pandi. Dokumen KUA-PPAS menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD 2027, menjembatani perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan anggaran tahun mendatang.
Ingkong Ala menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kemitraan yang terjalin dalam mengawal agenda strategis pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang dimiliki Kaltara.
Apa Isi Kesepakatan KUA-PPAS 2027
Melalui dokumen ini, prioritas pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun mendatang. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, hilirisasi sumber daya lokal, serta penciptaan lapangan kerja.
Pemprov Kaltara juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas. Alokasi belanja pendidikan dalam KUA-PPAS 2027 telah melampaui batas minimal atau mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"KUA dan PPAS menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD. Karena itu, kebijakan anggaran harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang dimiliki Kaltara," kata Ingkong.
Tiga Ranperda yang Ikut Disepakati
Rapat paripurna menyepakati tiga Ranperda. Pertama, Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltara. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan aset pemerintah dikelola optimal, tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.
Kedua, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Regulasi diarahkan memperkuat peran sektor perkebunan dalam perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
"Perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas tanah dan turut memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dengan begitu, masyarakat di sekitar perkebunan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut merasakan manfaatnya," tegas Ingkong.
Ranperda ini diharapkan mendorong hilirisasi hasil perkebunan agar dapat diolah di Kaltara. Nilai tambah yang muncul diyakini membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.
Perluasan Akses Buku dan Literasi Daerah
Ranperda ketiga, Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi, bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap buku bermutu dan terjangkau. Regulasi ini juga menyasar peningkatan minat baca serta pengembangan ekosistem perbukuan daerah.
Ingkong berharap regulasi tersebut menjadi sarana memperkenalkan sejarah, seni, budaya, bahasa daerah, dan kearifan lokal Kaltara. Dukungan dan sinergi Pemprov dengan DPRD diharapkan terus terjaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran serta penerapan ketiga peraturan daerah agar berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
