Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya pendidikan negeri dari jenjang SD hingga universitas harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam sambutan pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat malam, dengan rencana segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.
JAKARTA — Kepala Negara menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat malam. Prabowo menyebut rapat terbatas akan digelar untuk membahas mekanisme mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," kata Prabowo sebagaimana dipantau secara daring.
Empat Jenjang yang Diminta Digratiskan
Prabowo merinci jenjang pendidikan negeri yang menurutnya harus digratiskan. Ia menyebut mulai dari SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri.
"Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegasnya.
Pernyataan itu memperluas komitmen yang sebelumnya disampaikan Prabowo mengenai pendidikan gratis di sekolah negeri. Sebelumnya, dalam pidato mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, ia menyatakan pemerintah akan memperjuangkan agar anak-anak Indonesia dapat bersekolah secara gratis di sekolah negeri.
Soal Sumber Dana: Dari Uang Korupsi yang Dikembalikan
Kepala Negara juga menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis tersebut. Menurut Prabowo, salah satu sumber pendanaan dapat berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.
"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri," ujarnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mengandalkan pemulihan aset negara dari kasus korupsi sebagai salah satu sumber pembiayaan program pendidikan.
Prioritas 2027: Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran
Selain perluasan akses pendidikan, pemerintah pada 2027 juga memprioritaskan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Dua program itu disebut menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia.
Saat menyampaikan pidato RUU APBN 2027, Prabowo menegaskan pendidikan merupakan hak semua anak Indonesia. Pemerintah, katanya, berkewajiban memperluas akses pendidikan tanpa pungutan biaya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Rapat terbatas yang dijanjikan Prabowo akan menjadi penentu bagaimana kebijakan pendidikan gratis itu diterjemahkan menjadi aturan teknis. Termasuk soal skema pendanaan, cakupan sekolah negeri, dan jadwal implementasi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai waktu pelaksanaan rapat terbatas tersebut.
