Melalui sistem QRIS, masyarakat tidak perlu lagi bertransaksi secara tunai untuk membeli tiket kapal atau membayar fasilitas kepelabuhanan lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, menyebut sistem ini dirancang untuk mempercepat arus mobilitas penumpang yang cukup tinggi di kawasan perbatasan.
“Ini untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan, terutama pembelian tiket dan fasilitas lainnya yang ada di pelabuhan ini,” ujar Amin dalam sambutannya saat soft launching.
Ia menambahkan, transparansi dan kecepatan menjadi alasan utama penerapan sistem digital ini. “Tujuan penggunaan QRIS ini sangat mempermudah dan memperlancar aktivitas masyarakat dalam bertransaksi maupun melakukan mobilitas di Kabupaten Nunukan,” katanya.
Keberhasilan uji coba di Pelabuhan Liem Hie Djung membuka peluang perluasan ke titik-titik strategis lain. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan Pelabuhan Sungai Jepun sebagai lokasi berikutnya yang akan menerapkan sistem serupa.
“Seperti Pelabuhan Sungai Jepun, itu juga nanti akan kita kembangkan. Termasuk beberapa dermaga yang menjadi wilayah pengelolaan Kabupaten Nunukan,” tambah Amin.
Tak hanya sektor transportasi perairan, Pemkab Nunukan juga membuka peluang penerapan QRIS di berbagai sektor pelayanan dan retribusi daerah lainnya. “Demi mempermudah masyarakat, Insya Allah akan terus kita kembangkan dan komunikasikan bersama BI maupun Pemprov Kaltara,” tutupnya.
Nunukan merupakan salah satu pintu masuk utama di perbatasan Indonesia-Malaysia. Mobilitas warga yang tinggi, baik untuk aktivitas ekonomi maupun sosial, menuntut sistem transaksi yang cepat dan andal. Selama ini, transaksi tunai di pelabuhan kerap memperlambat antrean dan menyulitkan pencatatan pendapatan daerah.
Dengan QRIS, pemerintah daerah berharap seluruh transaksi di pintu masuk transportasi laut dan sungai bisa tercatat secara real-time. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem pembayaran digital di Kalimantan Utara yang terus digenjot oleh KPwBI setempat.