TANJUNG SELOR — Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Utara (Kaltara) belum berhasil mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara nyata. Fakta ini diungkap oleh akademisi Universitas Borneo Tarakan yang menyoroti adanya kesenjangan antara potensi daerah dan kondisi riil warga setempat. Padahal, provinsi termuda di Indonesia ini dikenal memiliki cadangan batu bara, kelapa sawit, dan hasil hutan yang melimpah.
Menurut akademisi tersebut, akar masalahnya terletak pada tata kelola yang belum optimal. Sebagian besar hasil SDA justru mengalir keluar daerah dalam bentuk bahan mentah tanpa diolah lebih dulu di dalam provinsi. Akibatnya, nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati warga Kaltara justru hilang di luar daerah.
“Kita hanya menjadi pemasok bahan baku. Industri pengolahan belum terbangun dengan baik di sini,” ujar akademisi yang namanya tidak disebutkan dalam bahan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya investasi yang benar-benar menyentuh sektor hilir di Kaltara.
Dampak dari ketimpangan ini terlihat dari data sosial ekonomi Kaltara yang belum membaik secara signifikan. Tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan di provinsi ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Padahal, jika dikelola dengan benar, sektor pertambangan dan perkebunan bisa menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
“Potensi besar itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus segera dibenahi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk mendorong hilirisasi SDA. Salah satu strategi yang digencarkan adalah mempercepat pembangunan kawasan industri dan menarik investor yang mau membangun pabrik pengolahan di daerah. Namun, realisasi di lapangan masih berjalan lambat.
Kritik dari akademisi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemangku kepentingan. Tanpa perubahan kebijakan yang fundamental, kekayaan alam Kaltara hanya akan terus menjadi ironi di tengah masyarakat yang belum sejahtera.
Provinsi Kaltara memiliki cadangan batu bara yang besar, perkebunan kelapa sawit yang luas, serta hasil hutan kayu. Namun, sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah tanpa pengolahan di dalam daerah.
Akademisi menilai penyebab utamanya adalah tata kelola yang belum optimal dan minimnya industri pengolahan di daerah. Hasil SDA lebih banyak mengalir keluar provinsi sebagai bahan baku, sehingga nilai tambahnya tidak dirasakan masyarakat lokal.
Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat hilirisasi dengan membangun kawasan industri dan menarik investasi di sektor pengolahan. Selain itu, perlu ada kebijakan yang memastikan tenaga kerja lokal mendapat prioritas dalam proyek-proyek SDA.