TARAKAN — DPRD Kota Tarakan memastikan bahwa persoalan banjir tetap menjadi prioritas utama meski anggaran pembangunan fisik baru dari pusat belum tersedia. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional disebut berdampak pada penyesuaian prioritas kementerian, sehingga proyek infrastruktur pengendali banjir belum bisa direalisasikan tahun ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dan instansi terkait tetap harus menghadirkan solusi nyata di lapangan.
“Memang untuk 2026 belum ada anggaran pembangunan fisik baru. Tapi persoalan banjir tetap harus menjadi perhatian utama dan memerlukan solusi nyata di lapangan,” ujar Randy, Rabu (29/4).
Sebagai langkah awal, DPRD mendorong optimalisasi penanganan melalui normalisasi saluran air dan pengerukan drainase di sejumlah titik yang selama ini menjadi langganan genangan. Upaya ini dinilai lebih memungkinkan untuk segera dieksekusi tanpa harus menunggu gelontoran dana pusat.
Legislatif juga mengingatkan agar proses penanganan di lapangan dilakukan dengan pendekatan persuasif, terutama apabila bersinggungan dengan lahan atau bangunan milik warga. DPRD mendesak komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar hambatan di lapangan bisa diselesaikan bersama.
“Namun, demi kepentingan publik yang lebih luas, legislatif mendesak adanya komunikasi yang persuasif agar hambatan di lapangan bisa diselesaikan bersama,” tambahnya.
Selain banjir, DPRD Tarakan juga menyoroti kebutuhan air bersih masyarakat yang dinilai belum terpenuhi secara optimal. Kapasitas embung yang ada saat ini disebut belum mampu menjangkau seluruh warga.
Proyek Embung Sungai Maya yang diharapkan dapat memperkuat pasokan air bersih justru kembali dijadwalkan pada tahun anggaran 2027. Penyebabnya, proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut masih terkendala.
DPRD Tarakan berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, BWS Kalimantan V, hingga perwakilan daerah di Komisi V DPR RI. Tujuannya agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan banjir dan penguatan infrastruktur air bersih di Kota Tarakan dapat kembali diperjuangkan pada tahun-tahun mendatang.
Langkah taktis yang dimaksud DPRD Tarakan adalah upaya jangka pendek yang bisa segera dilakukan tanpa menunggu proyek infrastruktur besar. Contohnya adalah normalisasi saluran air dan pengerukan drainase di titik-titik rawan genangan.
Proyek Embung Sungai Maya yang diharapkan menjadi solusi krisis air bersih di Tarakan dijadwalkan kembali pada tahun anggaran 2027. Hal ini disebabkan proses pembebasan lahan yang belum tuntas.