TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kaltara tidak lagi bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membangun. Kondisi itu yang mendorong Wagub Ingkong Ala memimpin rapat koordinasi tindak lanjut kesepakatan bersama badan usaha, Rabu (10/6), di Kantor Gubernur Kaltara.
Dalam rapat tersebut, Ingkong menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus segera menyusun program prioritas yang selaras dengan visi misi gubernur. Program-program itu, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, nantinya akan ditawarkan kepada perusahaan melalui skema CSR.
“Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujar Ingkong dalam sambutannya.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Gubernur Kaltara, DPRD Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, dan pimpinan perusahaan dari tiga sektor utama. Hasilnya, Pemprov menginstruksikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendata kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota.
“Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,” tegas Ingkong.
Langkah ini dinilai strategis karena kondisi fiskal daerah tengah tertekan. Menurut Ingkong, pemerintah harus lebih kreatif mencari sumber dukungan pembangunan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini mengandalkan APBD.
Selain optimalisasi CSR, rakor juga menyoroti kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Wagub meminta OPD segera melakukan verifikasi terhadap data alat berat milik perusahaan yang beroperasi di Kaltara.
“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelas Ingkong.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah lesunya perekonomian. Wagub Ingkong dijadwalkan memimpin langsung rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan untuk memastikan data di lapangan akurat.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan lebih optimal. Jika program CSR terintegrasi dengan baik, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah terpencil bisa berjalan tanpa harus menunggu anggaran pusat.
Rakor ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak lagi sekadar menerima laporan CSR dari perusahaan, tetapi ikut menentukan arah dan prioritasnya. “Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujar Ingkong mengingatkan.